Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Kompas.com - 07/06/2021, 21:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Malaysia imbas kebijakan lockdown di negeri jiran tersebut.

Willy mengatakan, pemerintah harus memastikan skema pemulangan WNI dari Malaysia berlangsung aman seperti ketika memulangkan WNI dari Wuhan pada awal pandemi Covid-19 lalu.

“Maksud aman di sini bagi semuanya. Aman bagi WNI yang dipulangkan, dan aman bagi kita yang tinggal di Tanah Air. Jangan sampai kepulangan mereka seperti membawa pulang jumlah virus,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Imbas Lockdown Total Malaysia, Hidup Warga di Perbatasan Makin Sulit

Mengacu pada paparan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Willy meyakini, pemerintah sudah siap dengan skema yang baik dan memadai.

Namun, ia menekankan, pelaksanaannya harus benar-benar melaksanakan protokol yang telah berjalan di Indonesia.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki. Seperti mahasiswa dari Wuhan dulu, mereka yang dipulangkan harus langsung di karantina selama dua minggu,” ujar Willy.

Menurut Willy, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama di sisi publik.

"Seperti awal-awal dulu, banyak warga yang menolak keras kepulangan mahasiswa kita dari Wuhan. Padahal pada kenyataannya ya biasa-biasa saja,” kata dia.

Kendati demikian, Willy menilai WNI yang berada di Malaysia semestinya tidak perlu dipulangkan meski ada lockdown di negara tersebut.

"Intinya kan bagaimana mengurangi penyebaran virus. Jadi yang sudah kadung di sana, ya biarkan tetap di sana dengan mematuhi apa yang menjadi maklumat pemerintahan setempat. Seperti waktu di Wuhan dulu," kata dia.

Rencana pemulangan WNI dari Malaysia sebelumnya disampaikan Kemenlu RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (31/5/2021) lalu.

Baca juga: 103 Pekerja Migran dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Berdasarkan data, ada sekitar 7.200 WNI yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke tanah air. Kemenlu RI pun telah menyiapkan rencana kontijensi untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Diketahui, Malaysia menerapkan kuncian wilayah (lockdown) secara nasional mulai Selasa (1/6/2021) selama dua pekan hingga 14 Juni 2021.

Keputusan ini diambil akibat tingginya kasus harian infeksi Covid-19 di negara itu yang tak kunjung menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com