Salin Artikel

Pemerintah Diminta Siapkan Skema Aman Pulangkan WNI dari Malaysia

Willy mengatakan, pemerintah harus memastikan skema pemulangan WNI dari Malaysia berlangsung aman seperti ketika memulangkan WNI dari Wuhan pada awal pandemi Covid-19 lalu.

“Maksud aman di sini bagi semuanya. Aman bagi WNI yang dipulangkan, dan aman bagi kita yang tinggal di Tanah Air. Jangan sampai kepulangan mereka seperti membawa pulang jumlah virus,” kata Willy dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

Mengacu pada paparan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), Willy meyakini, pemerintah sudah siap dengan skema yang baik dan memadai.

Namun, ia menekankan, pelaksanaannya harus benar-benar melaksanakan protokol yang telah berjalan di Indonesia.

"Sekarang tinggal eksekusinya saja yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan protap yang kita miliki. Seperti mahasiswa dari Wuhan dulu, mereka yang dipulangkan harus langsung di karantina selama dua minggu,” ujar Willy.

Menurut Willy, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak psikologis yang ditimbulkan, terutama di sisi publik.

"Seperti awal-awal dulu, banyak warga yang menolak keras kepulangan mahasiswa kita dari Wuhan. Padahal pada kenyataannya ya biasa-biasa saja,” kata dia.

Kendati demikian, Willy menilai WNI yang berada di Malaysia semestinya tidak perlu dipulangkan meski ada lockdown di negara tersebut.

"Intinya kan bagaimana mengurangi penyebaran virus. Jadi yang sudah kadung di sana, ya biarkan tetap di sana dengan mematuhi apa yang menjadi maklumat pemerintahan setempat. Seperti waktu di Wuhan dulu," kata dia.

Rencana pemulangan WNI dari Malaysia sebelumnya disampaikan Kemenlu RI melalui Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Nasional, Senin (31/5/2021) lalu.

Berdasarkan data, ada sekitar 7.200 WNI yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke tanah air. Kemenlu RI pun telah menyiapkan rencana kontijensi untuk memastikan langkah perlindungan bagi WNI yang berada di Malaysia.

Diketahui, Malaysia menerapkan kuncian wilayah (lockdown) secara nasional mulai Selasa (1/6/2021) selama dua pekan hingga 14 Juni 2021.

Keputusan ini diambil akibat tingginya kasus harian infeksi Covid-19 di negara itu yang tak kunjung menurun.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/07/21225151/pemerintah-diminta-siapkan-skema-aman-pulangkan-wni-dari-malaysia

Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke