Kompas.com - 04/06/2021, 07:42 WIB
Pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa. Akbar Nugroho GumayPegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
|
Editor Bayu Galih

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut ketiga aspek tersebut memiliki 22 indikator yang harus dipenuhi pegawai KPK. Aspek pribadi memiliki enam indikator, aspek pengaruh tujuh indikator dan aspek PUNP sembilan indikator.

“Apakah ini berbeda dengan tiga indikator saat sosialisasi itu atau turunannya? Karena itu kami minta dibuka supaya terang benderang. Akhrinya ini jadi ironi, lembaga antirasuah kok tidak transparan,” ucap Tata.

Persoalan lain yang disoroti Tata yakni keterlibatan lembaga atau institusi lain dalam pelaksanaan TWK.

Baca juga: PGI Minta KPK dan BKN Transparan soal Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Peraturan KPK menyebut TWK diselenggarakan oleh KPK dan BKN. Kendati demikian diketahui ada lima instansi yang dilibatkan.

Lima instansi yang dilibatkan yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ini ada pihak yang terlibat tapi tidak disosialisasikan dari awal,” tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dugaan penyisipan pasal TWK

Penyusunan dasar peraturan pelaksanaan TWK juga ditengarai bermasalah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak mengatur soal mekanisme TWK. Begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alih Status Pegawai KPK.

Pelaksanaan TWK hanya diatur melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN.

Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Dugaan Firli yang Usulkan Adanya Tes Wawasan Kebangsaan

Menurut Tata, pembahasan peraturan KPK itu digelar sejak Agustus hingga Oktober 2020 melalui focus group discussion (FGD). Peserta yang terlibat tidak hanya pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga perwakilan KASN dan BKN.

Berdasarkan draf hasil FGD yang dibawa dalam rapat pimpinan pada Desember 2020 dan 25 Januari, tidak terdapat ketentuan mengenai TWK.

"Ada dugaan malaadministrasi, pengusulan TWK ini munculnya last minute, di ujung tanpa ada pembicaraan di ruang formal seperti FGD," ujar Tata.

Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.