Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Mengaku Tak Bisa Koalisi, Politisi PKS: Kita Hormati, Lihat Ending-nya

Kompas.com - 03/06/2021, 14:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto soal tak mungkinnya PDI-P berkoalisi dengan PKS.

Menurut Nasir, pernyataan itu harus dihormati karena merupakan hak pendapat dari partai politik.

"Kita hormatilah pendapat dari partai politik terkait dengan sikap politiknya," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat

Kendati demikian, ia menyinggung soal gotong royong yang telah menjadi tradisi Indonesia.

Tradisi gotong royong itu, menurut dia, memiliki arti bahwa semua, termasuk partai politik tidak bisa sendirian dalam mengurus persoalan bangsa

"Dan semua partai politik kan punya cita-cita yang sama bagaimana memajukan Indonesia, memakmurkan Indonesia," ujar politisi asal Aceh ini.

Menyinggung gotong royong, Nasir pun memilih untuk menunggu sikap akhir dari PDI-P terkait Pilpres, apakah tetap tidak mungkin berkoalisi dengan PKS atau sebaliknya.

"Pernyataan Pak Hasto itu tentu bisa kita maklumi dan kita hormati. Kita lihat saja nanti seperti apa ending-nya apakah seperti itu ataukah nanti ada hal-hal yang berbeda dari itu," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Baca juga: Presiden PKS Kritik Pendengung yang Usung Narasi Perpecahan Bangsa

Lebih lanjut, Nasir juga menjawab ketika disinggung alasan PDI-P tak ingin berkoalisi dengan PKS lantaran perbedaan ideologi.

Menurut dia, di Indonesia saat ini sudah tidak ada pertarungan ideologi.

"Yang akan sudah ke tengah, yang kiri juga sudah ke tengah," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut dia PKS berharap agar setiap partai politik bisa membangun kerja sama.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menang pada Pilpres 2024

Selain itu, ia juga berharap partai politik mampu menghindari pertanyaan yang berkonotasi dan dipersepsikan untuk memecah belah.

"Karena pada dasarnya partai politik ini kan ingin bekerja sama," kata Nasir.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com