Presiden PKS Kritik Pendengung yang Usung Narasi Perpecahan Bangsa

Kompas.com - 30/05/2021, 20:18 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww. ANTARAFOTO/M Agung RajasaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengkritik munculnya narasi provokatif yang mengusik kerukunan masyarakat Indonesia.

Syaikhu menyebut, saat ini ada persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana keakraban yang menjadi ciri khas bangsa dirusak dan terusik, terutama lewat narasi para pendengung (buzzer) yang membelah publik.

"Akal sehat kita sebagai manusia rasional tak lagi bisa bernalar. Di tengah-tengah masyarakat yang masih terbelah, ada narasi yang seolah-olah ingin membenturkan sesama anak bangsa, narasi provokatif yang mencederai kerukunan hidup sesama anak bangsa," ujar Syaikhu saat menyampaikan pidato politik pada puncak HUT ke-19 PKS dan Halalbihalal Nasional, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Presiden PKS: Pancasila Disalahgunakan Jadi Instrumen Kekuasaan Pecah Belah Persatuan Bangsa

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, belakangan ini terjadi propaganda. Misalnya, seorang muslim yang taat itu tidak bisa sekaligus menjadi warga negara yang taat.

Selanjutnya, menjadi seorang religius tidak bisa menjadi seorang nasionalis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Atas nama nasionalisme, mereka sematkan stigma radikalisme kepada sesama anak bangsa. Atas nama Pancasila, mereka sematkan tuduhan ekstremisme kepada sesama warga negara," tegas dia.

Syaikhu mengungkapkan, para pendiri bangsa sudah meletakkan konsensus dasar bernegara sebagai alat persatuan.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Disingkirkannya 51 Pegawai KPK Sakiti Rakyat

Namun, para pendengung terus menyalahgunakan hal itu sebagai instrumen untuk memecah belah persatuan.

Padahal, lanjut dia, pendiri bangsa, Seokarno dan Mohammad Hatta telah meletakkan dasar-dasar konsensus bernegara, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa.

"Hari-hari ini, kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana dicontohkan para pendiri bangsa. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa," kata dia.

"Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semakin menganga," imbuh Syaikhu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X