Salin Artikel

PDI-P Mengaku Tak Bisa Koalisi, Politisi PKS: Kita Hormati, Lihat Ending-nya

Menurut Nasir, pernyataan itu harus dihormati karena merupakan hak pendapat dari partai politik.

"Kita hormatilah pendapat dari partai politik terkait dengan sikap politiknya," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Kendati demikian, ia menyinggung soal gotong royong yang telah menjadi tradisi Indonesia.

Tradisi gotong royong itu, menurut dia, memiliki arti bahwa semua, termasuk partai politik tidak bisa sendirian dalam mengurus persoalan bangsa

"Dan semua partai politik kan punya cita-cita yang sama bagaimana memajukan Indonesia, memakmurkan Indonesia," ujar politisi asal Aceh ini.

Menyinggung gotong royong, Nasir pun memilih untuk menunggu sikap akhir dari PDI-P terkait Pilpres, apakah tetap tidak mungkin berkoalisi dengan PKS atau sebaliknya.

"Pernyataan Pak Hasto itu tentu bisa kita maklumi dan kita hormati. Kita lihat saja nanti seperti apa ending-nya apakah seperti itu ataukah nanti ada hal-hal yang berbeda dari itu," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Lebih lanjut, Nasir juga menjawab ketika disinggung alasan PDI-P tak ingin berkoalisi dengan PKS lantaran perbedaan ideologi.

Menurut dia, di Indonesia saat ini sudah tidak ada pertarungan ideologi.

"Yang akan sudah ke tengah, yang kiri juga sudah ke tengah," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut dia PKS berharap agar setiap partai politik bisa membangun kerja sama.

Selain itu, ia juga berharap partai politik mampu menghindari pertanyaan yang berkonotasi dan dipersepsikan untuk memecah belah.

"Karena pada dasarnya partai politik ini kan ingin bekerja sama," kata Nasir.


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P akan sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Alasannya, PDI-P mengutamakan kesamaan ideologi untuk membangun kerja sama dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasto menilai, PDI-P tak memiliki kesamaan ideologi dengan dua partai yang disebutnya itu.

"Kerja sama politik itu basisnya harus ideologi. PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS, saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024", Jumat (28/5/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/03/14315501/pdi-p-mengaku-tak-bisa-koalisi-politisi-pks-kita-hormati-lihat-ending-nya

Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke