Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Novel, Firli Bilang Tak Ada Pegawai KPK yang Gabung Organisasi Terlarang

Kompas.com - 03/06/2021, 13:32 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri pernah mengaku tidak menemukan indikasi adanya pegawai KPK yang bergabung dengan organisasi terlarang.

Sebelum TWK digelar, Novel sempat menanyakan pada Firli apakah ada indikasi pegawai KPK bergabung dengan organisasi terlarang.

"Saya sempat tanya Pak Firli, saya WhatsApp, apakah jika TWK digunakan untuk mencari tahu ada pegawai yang berhubungan dengan organisasi terlarang, maka sudah ada indikasinya? Apa indikasinya?" papar Novel dalam diskusi virtual yang diadakan Arus Santri Anti Korupsi (ASASI) dan Pasantren Amanah dan Anti Rasuah (PATUH), Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Novel Mengaku Sempat Percaya Firli yang Bilang TWK Hanya Petakan Pegawai

"Dijawab beliau 'tidak ada'. Lalu saya mengatakan jika memang ada indikasinya tidak perlu menunggu proses peralihan status kepegawaian. Setiap saat pegawai itu bisa diberhentikan, disingkirkan, karena hal itu juga sudah melanggar kode etik di KPK," kata Novel.

Pertanyaan itu disampaikan Novel karena para pimpinan KPK selalu menjelaskan bahwa TWK hanya asesmen dan digunakan untuk melihat apakah pegawai KPK berafiliasi dengan organisasi terlarang, mencintai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Novel juga menyebut, saat itu Firli kemudian menjelaskan bahwa TWK hanya digunakan untuk memetakan pegawai.

Penjelasan Firli itu kemudian membuat Novel dan beberapa pegawai lainnya percaya dan mau mengikuti TWK.

"Maka kami kemudian berpikir positif dan mengikuti saja. Tapi akhirnya masalahnya banyak," kata dia.

Baca juga: Novel Mengaku Sempat Bertanya kepada Firli Bahuri tentang Urgensi TWK

Novel melihat bahwa pemberhentian 51 pegawai KPK, termasuk dirinya bukan lagi upaya menyingkirkan para pegawai yang berintegritas.

Lebih dari itu, Novel beranggapan bahwa harapan masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi sedang terancam.

"Ini bukan hanya masalah menyingkirkan pegawai yang berpotensi dengan cara semena-mena. Tapi saya melihat harapan masyarakat pada pemberantasan korupsi sungguh-sungguh terancam," ucap dia.

Dalam pengumuman awal hasil tes TWK, pimpinan KPK menyebut 75 pegawai dinyatakan masuk dalam kategori tak memenuhi syarat (TMS).

Kemudian, keputusan itu berubah setelah dilakukan rapat koordinasi dengan lima lembaga lainnya pada Selasa (25/5/2021).

Saat itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa 51 dari 75 pegawai dinyatakan tetap tak lolos TWK.

Baca juga: Novel: Harapan Masyarakat pada Pemberantasan Korupsi Terancam

Sementara itu, 24 sisanya diberi kesempatan menjadi ASN dengan syarat melewati pendidikan wawasan kebangsaan.

Adapun dari 51 pegawai yang dinyatakan TMS beberapa diantaranya memiliki track record pemberantasan korupsi cukup baik.

Seperti penyidik Andre Nainggolan yang menangani kasus korupsi dana bantuan sosial dengan terdakwa eks Menteri Sosial Juliari Batubara, penyelidik Harun Al Rasyid yang dikenal sering menjadi pemimpin Operasi Tangkap Tangan (OTT) para koruptor.

Selain itu, Novel Baswedan yang turut serta dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi benih benur lobster (BBL) dengan terdakwa eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com