Kompas.com - 24/05/2021, 14:49 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2021) untuk membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB). DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menghadiri rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2021) untuk membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana (PB).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, sejumlah bank tidak mau menyalurkan bantuan sosial kepada sekitar 3 juta calon penerima karena nama yang dianggap aneh.

Risma mengatakan, nama penerima yang dianggap aneh itu antara lain IT, NA70, hingga THR.

"Kurang lebih 3 juta sekian (tidak menerima bantuan) karena bank tidak mau menyalurkan, setelah kita kencang bank tidak mau menyalurkan. Lah wong namanya itu memang IT pak, di data kependudukan itu namanya IT, namanya NA70," kata Risma dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Mensos Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos dan Dukcapil

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku sempat bingung karena nama-nama tersebut memang tercatat di data kependudukan.

Namun, penyaluran bansos terkendala akibat nama-nama dianggap aneh oleh bank.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namanya NA70, enggak mau, NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR, enggak mau mencairkan, Pak. Jadi bagaimana kita," ujar dia.

Selain nama yang aneh, Risma menyebut bank juga enggan menyalurkan bansos karena data menunjukkan penerima lahir di tahun 2043 atau 2066, serta alamat yang tidak lengkap.

"Jadi ada yang lahir tahun 2043, bank enggak mau, ada yang lahir tahun 2060, ini kan bukan kesalahannya penerima kan pak," kata Risma.

Untuk itu, kata Risma, bantuan sosial nantinya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, tidak lagi melalui bank.

"Sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di (PT) Pos. Kasihan mereka, mereka memang berhak menerima, tapi namanya seperti ini pak," kata Risma lagi.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, DPR Minta Risma Verifikasi Data Penerima

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X