Kompas.com - 21/05/2021, 14:07 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai dugaan bocornya data 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan sebuah peringatan akan pentingnya ketahanan siber serta keamanan data pribadi.

Pasalnya, kasus kebocoran data pribadi ini sudah sering terjadi, baik data yang diperoleh dari ranah swasta maupun dari instansi publik seperti data pasien Covid-19 dan data pemilih di KPU.

"Data BPJS Kesehatan ini sangat besar, 279 juta, termasuk data peserta yang sudah meninggal. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total penduduk Indonesia. Ini alarm bagi Indonesia," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5/2021).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, pemerintah harus segera menginvestigasi kasus tersebut agar mengetahui sumber kebocoran data.

Pemerintah juga diminta melakukan mitigasi agar data yang terlanjur bocor dapat dihentikan penyebarannya dan dimusnahkan.

Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi efek kebocoran data ini yang berpotensi menimbulkan 'serangan' lain di dunia maya.

Baca juga: 5 Langkah Menghindari Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi

"Harus ada langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sepertinya akan ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang lebih parah dari sebelumnya," ujar Sukamta.

Ia juga menekankan urgensi penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menyusul maraknya kasus kebocoran data.

Menurut Sukamta, pembahasan RUU PDP selama ini terhambat karena ada perbedaan pandangan terkait bentuk otoritas perlindungan data pribadi, berbentuk lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang paling tepat adalah lembaga independen," kata dia.

"Bagaimana jadinya jika badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi. Aneh rasanya kemudian badan publik menghukum sesama badan publik," ujar Sukamta melanjutkan.

Ia berharap, perbedaan pandangan itu segera menghasilkan kesepakatan agar perlindungan data pribadi dapat segera memiliki payung hukum yang kuat.

Sebagai informasi, publik dihebohkan dengan isu bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di situs surface web Raid Forum.

Baca juga: Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web). Ratusan juta data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".

Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.

Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran data tersebut

“Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan,” kata Iqbal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.