Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Kompas.com - 19/05/2021, 07:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia. Menurut Presiden, adanya target pertumbuhan ekonomi bukan berarti mengesampingkan sisi kesehatan.

"Urusan (penularan) Covid-19 tetap harus ditekan. Jangan hanya melihat satu sisi ekonomi, tapi tidak melihat sisi kesehatan. Dua-duanya harus berjalan beriringan," ujar Jokowi dalam tayangan video pengarahan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Baca juga: Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara nasional didapat dari agregat pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota.

Sehingga, seluruh gubernur, bupati dan wali kota memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Jokowi menyebutkan, pada kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi secara nasional masih berada di angka minus 0,74 persen.

Ia menggarisbawahi pertumbuhan yang masih minus ini.

Jokowi mengingatkan, target pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal kedua adalah sebesar positif di atas 7 persen.

Sehingga menurutnya, diperlukan upaya keras dalam mencapai target itu.

"Bayangkan, dari minus 0,74 persen saya minta di atas 7 persen. Tapi indikasi ke arah sana ada, tergantung kerja keras kita bersama," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Salah satu indikasi yang dimaksud yakni adanya peredaran uang kartal sebesar Rp 154,5 triliun selama Idul Fitri 2021.

Apabila dibandingkan dengan Idul Fitri 2020, maka ada kenaikan sebesar 40,5 persen.

"Ini positif, ini menambah optimisme kita. Kita harus bekerja keras agar di kuartal kedua target kita kurang lebih di atas 7 persen tadi bisa kita peroleh," ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebutkan, hanya ada 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal pertama 2021.

Sementara sisanya, 24 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada periode yang sama.

"Ada 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. Artinya yang 24 provinsi masih negatif semuanya," kata Jokowi.

Baca juga: Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung Gas dan Rem

Jokowi menjelaskan, 10 provinsi yang dimaksud yakni Riau (positif 0,41 persen), (Papua positif 14,285 persen), Sulawesi Tengah (positif 6,26 persen), Yogyakarta (positif 6,4 persen), Sulawesi Utara (positif 1,87 persen).

Kemudian ada Sulawesi tenggara positif (0,06 persen), NTT positif (0,12 persen), Papua Barat (positif 1,47 persen), Bangka Belitung (positif 0,97 persen) dan Maluku Utara positif (13,45 persen).

"Yang lain masih negatif semuanya," ujar Jokowi.

"Semua provinsi kita harapkan sudah positif (pertumbuhan ekonomi) di kuartal kedua," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

Nasional
Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke