Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia. Menurut Presiden, adanya target pertumbuhan ekonomi bukan berarti mengesampingkan sisi kesehatan.

"Urusan (penularan) Covid-19 tetap harus ditekan. Jangan hanya melihat satu sisi ekonomi, tapi tidak melihat sisi kesehatan. Dua-duanya harus berjalan beriringan," ujar Jokowi dalam tayangan video pengarahan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (18/5/2021).

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara nasional didapat dari agregat pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota.

Sehingga, seluruh gubernur, bupati dan wali kota memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita.

Jokowi menyebutkan, pada kuartal pertama 2021 pertumbuhan ekonomi secara nasional masih berada di angka minus 0,74 persen.

Ia menggarisbawahi pertumbuhan yang masih minus ini.

Jokowi mengingatkan, target pertumbuhan ekonomi nasional untuk kuartal kedua adalah sebesar positif di atas 7 persen.

Sehingga menurutnya, diperlukan upaya keras dalam mencapai target itu.

"Bayangkan, dari minus 0,74 persen saya minta di atas 7 persen. Tapi indikasi ke arah sana ada, tergantung kerja keras kita bersama," tutur Jokowi.

Salah satu indikasi yang dimaksud yakni adanya peredaran uang kartal sebesar Rp 154,5 triliun selama Idul Fitri 2021.

Apabila dibandingkan dengan Idul Fitri 2020, maka ada kenaikan sebesar 40,5 persen.

"Ini positif, ini menambah optimisme kita. Kita harus bekerja keras agar di kuartal kedua target kita kurang lebih di atas 7 persen tadi bisa kita peroleh," ungkap Kepala Negara.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyebutkan, hanya ada 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal pertama 2021.

Sementara sisanya, 24 provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada periode yang sama.

"Ada 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif. Artinya yang 24 provinsi masih negatif semuanya," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, 10 provinsi yang dimaksud yakni Riau (positif 0,41 persen), (Papua positif 14,285 persen), Sulawesi Tengah (positif 6,26 persen), Yogyakarta (positif 6,4 persen), Sulawesi Utara (positif 1,87 persen).

Kemudian ada Sulawesi tenggara positif (0,06 persen), NTT positif (0,12 persen), Papua Barat (positif 1,47 persen), Bangka Belitung (positif 0,97 persen) dan Maluku Utara positif (13,45 persen).

"Yang lain masih negatif semuanya," ujar Jokowi.

"Semua provinsi kita harapkan sudah positif (pertumbuhan ekonomi) di kuartal kedua," tambahnya.