Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan alasan mengadakan rapat pimpinan (Rapim) Kemensos di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhir November 2020 lalu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5/2021), 

"Awalnya rapat pimpinan dilakukan di Jakarta, tapi kami diskusi agar rapat agak jauh dalam rangka membantu destinasi wisata yang memang mengalami penurunan kunjungan luar biasa," kata Juliari didepan majelis hakim dikutip dari Antara.

Baca juga: Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

"Jadi itu yang ingin saya luruskan terkait rapim di Labuan Bajo memang untuk percepatan penyerapan anggaran di Kemensos," sambung dia.

Juliari menuturkan saat itu fokus utama Presiden Joko Widodo adalah penyerapan seluruh anggaran kementerian.

"Pada saat itu concern utama Presiden karena ekonomi kita kontraksi adalah penyerapan seluruh anggaran kementerian, bahkan 7 kementerian dengan anggaran besar sempat dipanggil Presiden untuk segera membelanjakan anggarannya,"

Ia menjelaskan Jokowi sempat memanggil 7 kementerian dengan anggaran terbesar yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Presiden ingin ada percepatan anggaran dan penyerapan anggaran cepat dan pada 2020 itu Presiden juga menyampaikan secara terbuka di publik baik melalui YouTube dan lainnya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Juliari menyebutdirinya hanya menjalankan perintah Jokowi terkait penyerapan anggaran.

Ia mengklaim saat itu penyerapan anggaran yang kurang di kemensos adalah terkait dengan anggaran belanja barang.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Menghadiri Sidang Kasus Korupsi Juliari Batubara

Setelah berdiskusi dengan jajaran eselon I, Juliari akhirnya memutuskan agar melakukan penyerapan anggaran lewat belanja barang dengan melakukan perjalanan dinas.

"Jadi setelah diskusi bagaimana penyerapannya, maka diputuskan belanja barang dengan paket meeting, rapat, perjalanan dinas," sebutnya.

Sebagai informasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Juliari Batubara menerima uang fee terkait dana bansos di Jabodetabek sebesar Rp 32,48 miliar.

Dalam dakwaan JPU, uang tersebut antara lain digunakan untuk membayar artis Cita Citata Rp 150 juta saat acara makan malam dan silaturahmi Kemensos di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo pada 27 November 2020.

Selain itu sejumlah dana suap diduga digunakan juga untuk menyewa jet pribadi guna kunjungan rombongan Kemensos ke Lampung, Bali dan Semarang.

Sewa jet pribadi untuk kunjungan Kemensos ke Lampung dan Bali menghabiskan total Rp 540 juta. Sedangkan pada kunjungan ke Semarang, sewa jet pribadi menghabiskan dana 18.000 dolar Amerika.

Baca juga: Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Sebagai informasi JPU juga mendakwa bahwa Juliari meminta pemotongan Rp 10.000 pada setiap paket pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020.

Uang itu diberikan oleh 109 perusahaan pengadaan bansos ke Juliari melalui dua bawahannya yakni

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso yang menjabat pada April-Oktober 2020 dan Kabiro Umum Kemensos yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada periode April-September 2020, Adi Wahyono.