[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Kompas.com - 11/05/2021, 05:58 WIB
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat KOMPAS.COM/USMAN HADIBupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Informasi mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat mewarnai pemberitaan di desk nasional Kompas.com pada Senin (10/5/2021).

Novi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi atau jabatan di Pemkab Nganjuk.

Artikel yang berisikan tentang OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjadi yang paling banyak dicari oleh para pembaca Kompas.com. Artikel tersebut pun menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com.

Selain itu, informasi mengenai kepaastian biaya vaksinasi gotong royong juga menarik perhatian para pembaca Kompas.com.

Adapun pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong sebesar Rp 500.000 untuk sekali suntik.

Artikel yang nerisikan tentang biaya vaksinasi gotong royong tersebut juga masuk dalam deretan berita populer di desk nasional Kompas.com.

Berikut paparannya:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (10/5/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Jokowi Instruksikan Protokol Kesehatan Saat Makan Bersama Diperketat

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Kapolri Minta Jajarannya Tuntaskan Masalah Narkoba dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Giring Ganesha Bakal Gratiskan Kuliah jika Terpilih Jadi Presiden 2024

Nasional
Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Sosialisasi RKUHP Disesalkan karena Bersifat Satu Arah, Bukan Diskusi Substansi

Nasional
Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Ketua DKPP Ungkap Kendala Lakukan Sidang Perkara Virtual

Nasional
Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Guru Besar Beri Masukan ke Komnas HAM soal Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Sidang Eks Mensos Juliari, Saksi Sebut Ihsan Yunus Dapat Proyek Senilai Rp 54 Miliar di Kemensos

Nasional
Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Jaksa Agung Sebut Disparitas Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Tidak Lepas dari Adanya Pedoman Baru

Nasional
Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Ketua Bawaslu Harap KPU, Bawaslu, dan DKPP Saling Melengkapi

Nasional
Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Sidang Kasus Tes Swab RS Ummi, Jaksa: Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Keluh Kesah

Nasional
Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X