Kompas.com - 11/05/2021, 07:52 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin tidak mengakui dakwaan bahwa dirinya menerima sejumlah uang terkait fee dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020.

"Apa saudara pernah menerima uang dari Matheus Joko Santoso atau Adi Wahyono sebesar Rp 1 miliar?" tanya Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, pada lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5/2021) dikutip dari Antara.

"Tidak," jawab Pepen merespons dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) padanya, yakni menerima uang fee Rp 1 miliar dari dana bansos.

Namun, Pepen mengakui bahwa ia menerima barang berupa cincin akik dari Adi Wahyono.

"Apakah saudara pernah terima barang atau hadiah?" tanya Hakim Damis melanjutkan.

"Beliau bayarkan cincin akik saya," ungkap Pepen.

Baca juga: Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Adapun Adi Wahyono adalah Kabiro Umum Kemensos yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada periode April-September 2020 , dan PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-November 2020.

Terkait cincin akik, Pepen melanjutkan, bahwa Adi Wahyono membayarkan Rp 50 juta dari total harga cincin Rp 60 juta.

Selain itu, Pepen juga mengaku bahwa Adi Wahyono juga memberikan padanya satu unit sepeda Brompton.

"Saya pikir pembagian inventaris, tapi tidak ada label milik negara," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.