Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2021, 13:11 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, setiap pelaku perjalanan baik di terminal maupun stasiun, sebaiknya melakukan pemeriksaan Covid-19 menggunakan rapid test antigen, bukan GeNose C19.

"Karena GeNose hanya screening, bukan untuk diagnosis. Jadi saya kira GeNose negatif belum tentu bukan Covid-19 ya, jadi kalau saran saya minimal pemeriksaan rapid antigen," kata Erlina dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/5/2021).

Erlina juga mengatakan, jika pelaku perjalanan tersebut memiliki gejala Covid-19, sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

"Orang-orang yang sampai ke kampung asalnya atau yang kembali, minimal dilakukan rapid antigen, tetapi kalau bergejala saya anjurkan untuk PCR," ujarnya.

Baca juga: Warga Curi Start Mudik, Antrean Tes GeNose Mengular di Stasiun Senen

Di samping itu, Erlina menilai larangan mudik yang akan dimulai pada 6 hingga 17 Mei 2021 tidak efektif menekan mobilitas penduduk.

Sebab, kata dia, masyarakat tetap berupaya mudik sebelum aturan larangan mudik diterapkan.

"Sepertinya tidak efektif juga hanya men-shifting waktu sepertinya. Jadi orang bukannya tidak mudik, tetapi orang jadi kreatif mencari celah untuk mudik sebelum aturan berjalan," ucapnya.

Baca juga: Tes Acak GeNose di Terminal Blitar, 3 Calon Penumpang Positif Covid-19, Diminta Batalkan Perjalanan

Oleh karena itu, menurut Erlina, mobilitas penduduk tersebut harus diwaspadai agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar mereka yang nekat mudik ke kampung halaman diberlakukan masa karantina selama 14 hari karena masa inkubasi virus corona bisa terjadi 7-14 hari.

"Idealnya sih kalau dari PDPI kita maunya seperti itu (14 hari), silakan pemerintah, dan tetap kita sampaikan informasi kepada masyarakat hal yang sebenarnya supaya masyarakat juga sadar," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com