Kompas.com - 05/05/2021, 13:11 WIB
Calon Penumpang di Bandara Sentani Jayapura menggunakanan layanan GeNose C-19 sebelum keberangkatan Calon Penumpang di Bandara Sentani Jayapura menggunakanan layanan GeNose C-19 sebelum keberangkatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Erlina Burhan mengatakan, setiap pelaku perjalanan baik di terminal maupun stasiun, sebaiknya melakukan pemeriksaan Covid-19 menggunakan rapid test antigen, bukan GeNose C19.

"Karena GeNose hanya screening, bukan untuk diagnosis. Jadi saya kira GeNose negatif belum tentu bukan Covid-19 ya, jadi kalau saran saya minimal pemeriksaan rapid antigen," kata Erlina dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/5/2021).

Erlina juga mengatakan, jika pelaku perjalanan tersebut memiliki gejala Covid-19, sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

"Orang-orang yang sampai ke kampung asalnya atau yang kembali, minimal dilakukan rapid antigen, tetapi kalau bergejala saya anjurkan untuk PCR," ujarnya.

Baca juga: Warga Curi Start Mudik, Antrean Tes GeNose Mengular di Stasiun Senen

Di samping itu, Erlina menilai larangan mudik yang akan dimulai pada 6 hingga 17 Mei 2021 tidak efektif menekan mobilitas penduduk.

Sebab, kata dia, masyarakat tetap berupaya mudik sebelum aturan larangan mudik diterapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sepertinya tidak efektif juga hanya men-shifting waktu sepertinya. Jadi orang bukannya tidak mudik, tetapi orang jadi kreatif mencari celah untuk mudik sebelum aturan berjalan," ucapnya.

Baca juga: Tes Acak GeNose di Terminal Blitar, 3 Calon Penumpang Positif Covid-19, Diminta Batalkan Perjalanan

Oleh karena itu, menurut Erlina, mobilitas penduduk tersebut harus diwaspadai agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar mereka yang nekat mudik ke kampung halaman diberlakukan masa karantina selama 14 hari karena masa inkubasi virus corona bisa terjadi 7-14 hari.

"Idealnya sih kalau dari PDPI kita maunya seperti itu (14 hari), silakan pemerintah, dan tetap kita sampaikan informasi kepada masyarakat hal yang sebenarnya supaya masyarakat juga sadar," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X