Jelang Larangan Mudik, Ketua DPR Tinjau Terminal dan Stasiun KA di Cirebon

Kompas.com - 05/05/2021, 12:36 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah. DOK. Geraldi/Man (dpr.go.id)Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19. DPR berperan penting membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meninjau beberapa titik lokasi yang biasanya dipadati oleh pemudik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yaitu teminal dan stasiun, Rabu (5/5/2021) siang.

Puan didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menjalankan tugas DPR dalam mengawasi aturan terkait larangan mudik Lebaran 2021.

"Kunjungan ini dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap aturan mudik Lebaran. Kami berharap aturan benar-benar dilaksanakan secara adil, demi kebaikan kita bersama," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Politikus PDI-P itu meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga pada masa mudik Lebaran.

Baca juga: Menhub: Perjalanan Logistik Tetap Diperbolehkan Selama Masa Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Menurut dia, hal ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di masa libur Lebaran.

Ia mengatakan, konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten, maka harus disiapkan mekanisme dan sumber daya pendukungnya," jelasnya.

Selain itu, Puan meminta pemerintah menyiapkan mekanisme detail terkait pelarangan mudik Lebaran agar tidak memunculkan kebingungan di masyarakat.

Ia berharap, masyarakat dapat bersama memahami dan menahan diri untuk tidak mudik demi mencegah penularan Covid-19.

"Mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Di sinilah pentingnya aturan dilaksanakan dengan mekanisme yang detail, konsisten, dan adil," ungkapnya.

Diketahui bersama, pemerintah akan mulai memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021 pada Kamis (6/5/2021) hingga Senin (17/5/2021).

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga telah menegaskan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat mematuhi larangan mudik Lebaran.

Baca juga: Larangan Mudik Berlaku Besok, Ini Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Lakukan Perjalanan

Ia mengatakan, sekalipun hasil tes menyatakan seseorang negatif Covid-19, orang tersebut tetap bisa tertular virus corona selama perjalanan menuju ke kampung halaman.

"Anda yang sudah memegang dokumen negatif Covid pun belum tentu selamanya akan negatif. Bisa jadi Anda akan tertular di dalam perjalanan," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Sebab, menurutnya penularan bisa terjadi dan bukan tidak mungkin akan menyebar ke para orang tua, keluarga, dan sanak saudara yang ada di kampung halaman.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.