Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/05/2021, 12:29 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peniadaan mudik Lebaran mulai berlaku 6 sampai 17 Mei 2021 sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sudah menyiapkan pos penyekatan di 381 titik yang tersebar dari Palembang hingga Bali.

Titik penyekatan tidak hanya ada di jalan arteri, tapi juga jalur-jalur alternatif yang kemungkinan dilalui warga. Karena itu, polisi memastikan warga yang nekat mudik dengan mudah akan ditemukan.

"Sudah (dibangun pos), jadi ada 381," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes (Pol) Rudy Antariksawan dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021).

Kebijakan peniadaan mudik Lebaran pada 6-17 Mei ini ditetapkan pemerintah lewat Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitiri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H.

Baca juga: Menhub: Perjalanan Logistik Tetap Diperbolehkan Selama Masa Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Selama periode peniadaan mudik, izin perjalanan diberikan hanya pada masyarakat yang akan melakukan pekerjaan atau dinas, kunjungan keluarga duka atau sakit, kepentingan kehamilan dan persalinan, serta keperluan nonmudik lainnya.

Syaratnya, masyarakat yang punya keperluan tersebut harus memiliki surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).

Sementara itu, bagi warga yang nekat mudik selama periode peniadaan mudik, polisi akan memberikan sanksi mulai dari putar balik kendaraan hingga denda.

"Pendekatan humanis, tapi tetap tegas dalam penerapan protokol kesehatan. Apabila ditemukan masyarakat yang tetap nekat mudik, Insya Allah bisa kami temukan dan tangkap," kata Kabaharkam Polri Komjen (Pol) Arief Sulistyanto, Rabu (5/5/2021).

Sesuai SE Nomor 13/2021, warga yang mudik dengan mobil pribadi akan diminta kembali atau putar balik.

Kemudian, biro perjalanan atau travel resmi yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi tilang, penahanan kendaraan, hingga pencabutan izin trayek dari Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, mobil pribadi yang mengangkut penumpang atau travel gelap dapat dikenakan sanksi kurungan penjara dua bulan atau denda Rp 500.000 sesuai Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Baca juga: Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Meski Larangan Baru Berlaku Besok

Lalu, angkutan barang yang mengangkut penumpang dapat dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada 'Reshuffle' Kabinet

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Nasional
ICJR dkk Kirim 'Sahabat Pengadilan', Minta Bharada E Dapat 'Reward' Putusan Paling Ringan

ICJR dkk Kirim "Sahabat Pengadilan", Minta Bharada E Dapat "Reward" Putusan Paling Ringan

Nasional
Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Nasional
PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

Nasional
Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Nasional
Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Nasional
Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.