Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Kompas.com - 22/04/2021, 17:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (22/4/2021).

Dalam kunjungan itu, Nadiem bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU KH Helmy Faishal Zaini, dan anak dari Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Ia tiba di lokasi pukul 14.37 WIB.

Nadiem mengatakan, kunjungannya ke PBNU untuk meluruskan polemik terkait tidak adanya nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Pertama, kesempatan ini untuk bisa meluruskan isu ini, walaupun ini terjadi disusun dirancang sebelum saya menjadi menteri," ujar Nadiem, seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Mendikbud: Pembuatan Kamus Sejarah Jauh Sebelum Saya Menjabat

Nadiem menyampaikan, Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat nama KH Hasyim Asy’ari itu disusun tahun 2017, atau saat Nadiem belum menjadi menteri. 

Kendati demikian, Nadiem meminta maaf kepada PBNU.

Ia juga berjanji akan bertanggung jawab serta mengoreksi Kamus Sejarah Indonesia tersebut.

"Jadi ini akan segera kami koreksi dan kami mohon maaf dengan segala ketidaknyamanannya," ucap Nadiem.

Polemik Kamus Sejarah Indonesia tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Adapun Huda meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dari peredaran karena dinilai memuat banyak kejanggalan.

Huda mengatakan, kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri NU, Hasyim Asy'ari.

Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Huda mengatakan, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dapat berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.

"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.

Sementara itu, pihak Kemendikbud sudah meminta maaf atas kesalahan yang terjadi.

Baca juga: Nama KH Hasyim Asyari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan, Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversi karena tidak mencantumkan nama pendiri tokoh NU, KH Hasyim Asy’ari, sudah ditarik dari situs web.

Bahkan, Mendikbud Nadiem Makarim juga sudah meminta timnya untuk melakukan perbaikan atas kamus tersebut.

“Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU,” kata Nadiem, Rabu (21/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com