Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kompas.com - 22/04/2021, 17:21 WIB
CEO EDCCash Indonesia Abdulrahman Yusuf (tengah) berbincang dalam acara perayaan HUT EDC Blockchain with EDCCash Indonesia di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Perayaan HUT EDC Blockchain with EDCCash Indonesia tersebut diperingati bersama 5000 mitra dari seluruh Indonesia. TRIBUNNEWS/DANY PERMANACEO EDCCash Indonesia Abdulrahman Yusuf (tengah) berbincang dalam acara perayaan HUT EDC Blockchain with EDCCash Indonesia di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Perayaan HUT EDC Blockchain with EDCCash Indonesia tersebut diperingati bersama 5000 mitra dari seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset milik tersangka kasus investasi ilegal, E-Dinar Coin (EDC) Cash sebagai barang bukti.

Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik mengamankan miliaran uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, logam mulia, dan barang-barang mewah lain.

"Ada berupa uang cash terdiri dari rupiah sekitar 3,3 miliar, kemudian pecahan euro ini total 6,20 juta euro," kata Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Helmy Santika dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ada pula uang tunai dalam pecahan Hongkong, Zimbabwe, Iran, dan Mesir. Helmy mengatakan, penyidik masih melakukan verifikasi terhadap uang tunai tersebut.

"Masih akan kami verifikasi ke kedutaan, apakah uang real atau tidak," ujar dia. 

Selain itu, polisi menyita 21 kendaraan roda empat, lima kendaraan roda dua, surat hak milik (SHM) tanah, akta jual beli, dan surat pemesanan kavling.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dokumen perjanjian kesepakatan bersama EDCCash, brosur EDCCash, dokumen penawaran EDCCash, serta buku cek, kwitansi, dan slip setoran bank juga disita polisi.

Berikutnya, polisi menyita satu senjata api carl walther waffenfabrik berkaliber sembilan milimeter warna hitam dari penggeledahan di rumah tersangka Abdulrahman Yusuf.

Baca juga: Polisi Ungkap Modus Investasi Ilegal EDCCash, Tiap Anggota Baru Wajib Setor Rp 5 Juta

Dari situ, diketahui para pengawal Abdulrahman Yusuf mendapatkan senjata api dan senjata tajam. Polisi juga menemukan dua senjata api lainnya.

"Kemudian, dari senjata yang sembilan milimeter tadi kita kembangkan. Kemudian kami behasil tangkap beberapa tersangka lagi dan kami dapat dua pucuk senjata lagi. Ini sedang dilakukan pendalaman bagaimana perolehan dari senjata tersebut," kata Helmy.

Dalam kasus investasi ilegal EDCCash ini, polisi sudah menetapkan enam tersangka. Selain Abdulrahman Yusuf, mereka adalah EK, BA, SY, MR, dan AW.

Baca juga: Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Keenamnya disangka melanggar Pasal 105 dan/atau Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), tindak pidana penipuan/perbuatan curang Pasal 378 KUHP Jo penggelapan Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencucian uang Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara itu, untuk kepemilikan senjata api, polisi menyangka dengan pasal di UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Nasional
Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X