AHY Sampaikan Apresiasi ke Seluruh Kader karena Jaga Integritas dan Kedaulatan Demokrat

Kompas.com - 31/03/2021, 15:24 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kader Partai Demokrat usai pemerintah memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.

Mantan calon Gubernur DKI Jakarta menilai, seluruh kader dan simpatisan Partai Demorkat telah menjaga integritas dalam mempertahankan kedaulatan partai.

"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesetiaan, loyalitas, soliditas, kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari para pimpinan dan pengurus partai mulai dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) hingga tingkat ranting, sampai anak ranting," kata AHY dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Tolak Permohonan Kubu Moeldoko, AHY: Tidak Ada Dualisme di Partai Demokrat

"Termasuk organisasi sayap, DPLN, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia," tambah dia.

Secara khusus, AHY juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Ketua DPD dan Ketua DPC sebagai pemilik suara yang sah.

Menurut AHY, Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat telah menjaga integritas dalam mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, dia juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada Ketua dan Anggota Majelis Tinggi, Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai.

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB Deli Serdang, Ketua DPP Demokrat: Sejak Awal Saya Tidak Ragu

"Serta para sahabat, pimpinan, Ketua dan Anggota Fraksi Partai Demokrat baik DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota," ujarnya.

Lebih rinci, AHY juga menyampaikan penghargaan kepada sejumlah Ketua DPD dan DPC yang pertama kali melaporkan terjadinya kasus tersebut.

Berdasarkan penjelasannya, sejumlah Ketua DPD dan Ketua DPC melaporkan secara langsung kepadanya melalui telepon dan pesan singkat terkait gerakan yang ingin melengserkan kepemimpinan AHY.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini untuk 10 Daerah Ini

Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini untuk 10 Daerah Ini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Nasional
Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X