Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Penerbangan ke Bandara Kuabang Minimal Dua Kali Sepekan

Kompas.com - 24/03/2021, 13:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar layanan penerbangan menuju Bandara Kuabang, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara tersedia minimal dua kali dalam sepekan.

Hal ini Jokowi sampaikan saat meresmikan Terminal Bandara Kuabang, Rabu (24/3/2021).

"Pagi hari ini saya perintahkan kepada Pak Menteri Perhubungan dan dirjen untuk di Airport Kuabang ini agar secepatnya diusahakan paling tidak minimal seminggu dua kali flight menuju ke sini," kata Jokowi.

Baca juga: Resmikan Terminal Bandara Kuabang, Jokowi Harap Ekonomi Halmahera Utara Meningkat

Sebagaimana laporan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam sepekan Bandara Kuabang biasanya melayani dua kali penerbangan dan satu kali charter (penyewaan).

Namun, akibat pandemi, bandara hanya beroperasi ketika ada charter. Oleh karena itu, Jokowi ingin layanan diintensifkan seperti sebelum pandemi.

"Sehingga sekali lagi nanti pada keadaan normal tidak bukanya terlalu kencang, sudah ada tahapan dua kali seminggu, kemudian baru naik lagi ke keadaan normal yaitu tiga kali sehari," ujar dia. 

Jokowi pun menyambut baik keberadaan terminal penumpang Bandara Kuabang.

Ia menyebut, pembangunan terminal bandara sesuai dengan fokus pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Baca juga: Jokowi ke Halmahera Utara, Resmikan Terminal Bandara Kuabang dan Tinjau Vaksinasi

Menurut Jokowi, membangun infrastruktur bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga membangun peradaban.

Sebab, dengan adanya infrastruktur, masyarakat tak perlu lagi jauh berjalan kaki untuk sampai ke wilayah lain.

"Dan misalnya sekarang ada bandara artinya apa, kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya, jamnya sudah ditentukan, kalau tidak berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru, membangun peradaban," ujar dia. 

Membangun infrastruktur, kata Jokowi, juga membangun daya saing untuk berkompetisi dengan daerah atau negara lain.

Pembangunan infratruktur dilakukan demi keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi menyebut, pemerintah tak ingin hanya fokus pada pembangunan di Pulau Jawa dan Sumatera saja, tetapi juga ke wilayah Indonesia timur.

Baca juga: Pekan Depan, Jokowi Dijadwalkan Meresmikan Terminal Bandara Kuabang Kao

Ia ingin pembangunan infrastruktur menyatukan antar-daerah, kabupaten/kota, provinsi, pulau, dan seluruh wilayah Tanah Air.

"Sehingga kita bersatu, dari Halmahera Utara bisa terbang ke Jakarta, bisa terbang ke Aceh, bisa terbang ke Kalimantan, juga bisa terbang ke timur ke Papua. Ini bisa menyatukan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com