Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 29 Persen Responden Tak Mau Divaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 15:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 29 persen warga di Indonesia mengaku tak mau melakukan vaksinasi Covid-19.

Hal ini merupakan temuan riset lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa (23/3/2021).

"Jika vaksin sudah tersedia, apakah warga akan melakukan vaksinasi Covid? Ternyata temuan survei ini sangat banyak warga yaitu 29 persen warga yang tidak mau divaksin," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei yang digelar daring, Selasa.

Baca juga: Antrean Vaksinasi Covid-19 di Balai Kota Mengular, Dinkes DKI Sebut untuk Penuhi Target

Menurut survei SMRC, hanya 46 persen responden yang mantap untuk melakukan vaksinasi.

Sementara itu, 23 persen mengaku pikir-pikir dan 2 persen tidak menjawab pertanyaan ini.

"Kalau kita asumsikan pikir-pikir dulu dan tidak menjawab ini terdistribusi secara proporsional kepada dua kategori, akan atau tidak akan (melakukan vaksinasi), maka yang mengatakan akan (melakukan vaksinasi) potensinya kalau proporsional baru 61 persen," ujar Deni.

Secara demografi, yang tidak mau melakukan vaksinasi mayoritas merupakan laki-laki, yakni 33 persen. Sementara itu, warga perempuan yang enggan divaksin mencapai 26 persen.

Warga dari perdesaan yang tidak mau divaksin mencapai 30 persen, sedangkan warga perkotaan sebanyak 28 persen.

Dari segi umur, anak mudia usia kurang dari 25 tahun menjadi kelompok yang paling banyak tidak mau divaksin dengan jumlah 37 persen. Sementara itu, dari segi pendidikan, yang enggan divaksin mayoritas lulusan SD atau kurang, yakni 34 persen.

Dilihat dari wilayahnya, masyarakat luar Pulau Jawa lebih banyak yang tidak mau divaksin, yaitu 33 persen. Di Pulau Jawa, warga yang tak mau divaksin mencapai 27 persen.

Di Pulau Jawa sendiri, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak yang enggan divaksinasi. Angkanya mencapai 33 persen.

Deni mengatakan, kecenderungan untuk melakukan vaksinasi berkaitan dengan sikap warga terhadap Covid-19. Warga yang sangat takut terhadap virus lebih mantap untuk melakukan vaksinasi.

"Kemudian, warga yang yakin bahwa jumlah yang terinfeksi Covid makin banyak itu juga lebih mantap mau divaksin," ujarnya.

Deni menyebutkan, temuan tentang jumlah warga yang tidak mau divaksin ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air menjangkau 71 persen penduduk.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama untuk Guru di Banyumas Ditarget Rampung Pekan Ini

"Proporsi (temuan survei) ini tentu masih kurang dari target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata dia.

Adapun survei digelar selama 28 Februari-8 Maret 2021. Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara dan memiliki margin of error sebesar 3,07 persen.

Untuk diketahui, vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, vaksinasi sudah menginjak tahap kedua yang menyasar pada petugas pelayan publik dan lansia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com