Jokowi Desak Rekonsiliasi untuk Pulihkan Stabilitas Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendesak dilakukannya dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.

Hal tersebut merespons situasi Myanmar yang hingga saat ini masih memanas karena adanya aksi kudeta oleh militer.

"Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera di lakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Militer Myanmar: Diperintah Terang-terangan Tembak Warga Sipil, Bahkan Bunuh Orangtua Sendiri

Jokowi juga mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan.

Keselamatan dan kesejahteraan rakyat, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ujarnya.

Jokowi juga ingin persoalan ini dibahas di pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Oleh karenanya, ia mengaku akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN.

"Agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myamar," kata Jokowi.

Baca juga: Militer Myanmar Tambah Dakwaan Suap Kepada Aung San Suu Kyi, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

Untuk diketahui, konflik di Myanmar bermula dari kudeta yang dilakukan oleh militer. 

Militer Myanmar mengklaim harus melakukan kudeta karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu.

Adapun pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun terhitung sejak awal Februari 2021, dan militer akan mengadakan pemilu baru.