Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Sebut Vaksinasi Tenaga Pendidikan Lambat, Sekolah Tatap Muka Serentak Sulit Terealisasi

Kompas.com - 19/03/2021, 13:09 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi dosen, guru dan tenaga pendidikan masih lambat.

Hal tersebut disampaikan Satriwan menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menargetkan sekolah tatap muka dibuka bulan Juli, setelah semua tenaga pendidikan menjalani vaksinasi dosis kedua.

"Jika vaksinasi guru dan tenaga pendidikan adalah syarat mutlak untuk sekolah dibuka bulan Juli 2021, maka kami katakan proses vaksinasi guru sampai detik ini berjalan lambat," kata Satriwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Majelis Hakim Tolak Rizieq Shihab Hadir Sidang Tatap Muka karena Punya Banyak Simpatisan

Satriwan mengatakan, dari data yang diterima P2G, mayoritas tenaga pendidikan di Kabupaten/Kota di Indonesia belum menjalani vaksinasi Covid-19.

Ia mencontohkan, tenaga pendidikan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur belum menjalani vaksiansi Covid-19, para tenaga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara juga belum mendapatkan vaksinasi.

Kemudian, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tenaga pendidikan belum melaksanakan vaksinasi. Sementara itu, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah baru Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang menjalani vaksinasi.

"Di DKI jakarta saja, guru SMA swasta belum ada sama sekali (divaksin), karena dinas pendidikan DKI memprioritaskan guru-guru di sekolah negeri itu pun sebagian. Sedangkan kami di swasta belum," ujarnya.

Selain vaksinasi, menurut Satriwan, Kemendikbud harus memastikan seluruh sekolah telah mengisi daftar periksa protokol kesehatan sebelum akhirnya membuka sekolah tatap muka.

Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berisi kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik.

Data dari Kemendikbud hingga (19/3/2021) menunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, ia menilai, banyak sekolah yang belum siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka.

"Ini kan artinya sekolah-sekolah belum siap, ini data Kemendikbud berdasarkan dua indikator agaknya tidak bisa dibuka secara serentak," ucapnya.

Lebih lanjut, Satriwan menilai, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan sebelum bulan Juli sulit dikejar, apabila kemampuan vaksinasi per hari masih rendah.

"Kami hitung guru, dosen dan tenaga pendidikan itu sampai 5 juta, maka 5 juta apakah bisa tercover sampai bulan Juli," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem menyatakan, sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah semua tenaga pendidik menjalani vaksinasi dosis kedua.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com