Kompas.com - 19/03/2021, 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi dosen, guru dan tenaga pendidikan masih lambat.

Hal tersebut disampaikan Satriwan menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang menargetkan sekolah tatap muka dibuka bulan Juli, setelah semua tenaga pendidikan menjalani vaksinasi dosis kedua.

"Jika vaksinasi guru dan tenaga pendidikan adalah syarat mutlak untuk sekolah dibuka bulan Juli 2021, maka kami katakan proses vaksinasi guru sampai detik ini berjalan lambat," kata Satriwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Majelis Hakim Tolak Rizieq Shihab Hadir Sidang Tatap Muka karena Punya Banyak Simpatisan

Satriwan mengatakan, dari data yang diterima P2G, mayoritas tenaga pendidikan di Kabupaten/Kota di Indonesia belum menjalani vaksinasi Covid-19.

Ia mencontohkan, tenaga pendidikan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur belum menjalani vaksiansi Covid-19, para tenaga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara juga belum mendapatkan vaksinasi.

Kemudian, di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tenaga pendidikan belum melaksanakan vaksinasi. Sementara itu, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah baru Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang menjalani vaksinasi.

"Di DKI jakarta saja, guru SMA swasta belum ada sama sekali (divaksin), karena dinas pendidikan DKI memprioritaskan guru-guru di sekolah negeri itu pun sebagian. Sedangkan kami di swasta belum," ujarnya.

Selain vaksinasi, menurut Satriwan, Kemendikbud harus memastikan seluruh sekolah telah mengisi daftar periksa protokol kesehatan sebelum akhirnya membuka sekolah tatap muka.

Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berisi kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik.

Data dari Kemendikbud hingga (19/3/2021) menunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, ia menilai, banyak sekolah yang belum siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka.

"Ini kan artinya sekolah-sekolah belum siap, ini data Kemendikbud berdasarkan dua indikator agaknya tidak bisa dibuka secara serentak," ucapnya.

Lebih lanjut, Satriwan menilai, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan sebelum bulan Juli sulit dikejar, apabila kemampuan vaksinasi per hari masih rendah.

"Kami hitung guru, dosen dan tenaga pendidikan itu sampai 5 juta, maka 5 juta apakah bisa tercover sampai bulan Juli," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem menyatakan, sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah semua tenaga pendidik menjalani vaksinasi dosis kedua.

"Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi pelayanan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Sekolah wajib melayani orangtua yang ingin anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka.

Baca juga: Pemprov DIY Sudah Perbolehkan Sekolah Tatap Muka dan Pertunjukan Seni secara Terbatas

Pembelajaran tatap muka itu, kata Nadiem, tidak harus dilakukan setiap hari asalkan sekolah memberikan opsi tersebut.

Sementara itu, bagi orangtua yang belum menginginkan anak-anaknya belajar tatap muka terbatas, anak-anaknya masih dapat mengikuti pembelajaran jarak jaruh (PJJ) dari tempat tinggal masing-masing.

Dengan demikian, sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ.

Adapun, semua sekolah di Indonesia ditargetkan dapat membuka pembelajaran tatap muka terbatas pada Juli 2021 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nasional
Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.