Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Inovasi Diperlukan untuk Hadapi Berbagai Perubahan

Kompas.com - 12/03/2021, 11:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, inovasi diperlukan untuk menghadapi berbagai disrupsi (perubahan mendasar) yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, inovasi pun dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Inovasi dibutuhkan dalam menghadapi berbagai disrupsi dan tantangan serta inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat," ujar Hadi saat memberikan sambutan secara virtual dalam sidang terbuka senat akademik dalam rangka Dies Natalies ke-45 tahun Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Museum Satria Mandala Direvitalisasi, Panglima TNI Harap Museum Dapat Manfaatkan Teknologi

Selain itu, lanjut Hadi, Indonesia ke depannya membutuhkan SDM yang unggul. Untuk memperkuat kualitas SDM, menurutnya pendidikan karakter tetap diperlukan.

"Tidak lupa kita bangun karakter yang kuat sebagai modal dasar membangun SDM unggul untuk Indonesia maju," tegas Hadi.

"Knowledge is power, but character is more. Kesemuanya itu pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi kepada masyarakat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Revolusi Industri 4.0 Buat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lama Jadi Usang

Hadi menyebut, negara menanti kiprah generasi penerus yang memiliki kompetensi keilmuan dan berkarakter baik.

Selain itu, mereka juga diharapkan punya kemampuan beradaptasi dan berinovasi.

"Bangsa dan negara kita menunggu kiprah generasi-generasi penerus bangsa yang berkarakter memiliki kompetensi unggulan, mampu berinovasi serta mampu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com