KILAS

ASEAN Lamban Sikapi Kudeta Myanmar, Fadli Zon Pastikan DPR Desak AIPA Lakukan Langkah Konkret

Kompas.com - 12/03/2021, 11:18 WIB
Fadli Zon, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021) mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi. Dok. Humas DPR RIFadli Zon, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021) mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi.

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta Myanmar.

Padahal menanggapi situasi Myanmar yang semakin mencekam, Fadli berpendapat, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.

“Komunitas internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas,” tukas Fadli, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan.

Baca juga: Korban Tewas Demo Myanmar Sedikitnya 70 Orang, Penyelidik: Rezim Pembunuh

Fadli menegaskan, BKSAP DPR RI akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak melakukan langkah konkret dalam menjamin penghormatan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN.

Adapun prinsip dan tujuan yang dimaksud merupakan penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.

“Bersama BKSAP DPR RI, saya juga mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” ujar Fadli.

Dukungan tersebut, kata Fadli, harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM.

Baca juga: Soal Kudeta Militer Myanmar, Fadli Zon: Kasus Rohingya akan Semakin Diabaikan

“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional, agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara,” ucap Fadli.

Ia menuturkan, tujuan dibentuknya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X