Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Kontra-AHY Belum Daftarkan Kepengurusan Hasil KLB ke Kemenkumham

Kompas.com - 12/03/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga kini belum mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) berupa perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik dan susunan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal tersebut disampaikan oleh mantan politisi Demokrat Jhoni Allen Marbun saat menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers, Kamis (11/3/2021) di Jakarta.

"Itu memang kami sedikit lengah. Kami tidak ada maksud lain-lain. Dokumentasi saja kami sedang mengumpulkan dari orang-orang yang bawa kamera," kata Jhoni dalam konferensi pers yang digelar di rumah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kamis, dikutip dari Antara.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Klaim KLB Deli Serdang Sah dan Konstitusional

Ia mengatakan, pihaknya masih menyusun bukti-bukti pendukung sebelum dokumen lengkap hasil KLB diserahkan ke Kemenkumham.

Pernyataan Jhoni tersebut juga mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa kubu kontra-AHY telah menyerahkan hasil KLB ke Kemenkumham.

Sebelumnya, pendukung KLB Ilal Ferhard sempat menyebut pihaknya telah menyerahkan hasil kongres ke Kemenkumham, pada Selasa (9/3/2021).

Namun, Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto mengatakan, belum menerima dokumen terkait hasil KLB Deli Serdang.

Atas simpang siur pemberitaan itu, Jhoni menuturkan ada pengurus partai versi KLB yang terlalu bersemangat.

"Ini saudara saking semangat, ya enggak apa-apa juga," ujarnya.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Dinilai Berpotensi Merusak Demokrasi

Lebih lanjut ia menegaskan, pengurus KLB tidak akan terburu-buru mendaftarkan hasil kongres ke Kemenkumham.

Jhoni juga belum dapat memperkirakan kapan dokumen tersebut akan diserahkan ke Kemenkumham.

"Sesegera mungkin, tidak perlu terburu-buru," ucapnya.

Jhoni Allen merupakan politisi Demokrat sebelum dipecat lantaran terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Jhoni bersama enam kader Partai Demokrat lainnya dipecat pada 26 Februari 2021.

Dalam KLB Deli Serdang, Jumat (5/3/2021), Jhoni membacakan keputusan hasil kongres yang menyatakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com