Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2021, 10:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu upaya untuk mengembangkan halal value chain dalam ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air adalah dengan pembentukan kawasan industri halal (KIH).

Ma'ruf mengatakan, pemerintah terus berupaya memperbanyak KIH tersebut.

Pasalnya, pengembangan halal value chain juga dinilainya sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

"Pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH," ujar Ma'ruf saat membuka acara peresmian SHAFIEC, Center for Sharia Finance and Digital Economy Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Jumat (12/3/2021).

Menurut Ma'ruf, untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen.

Hal itu pula yang menjadi tujuan pemerintah dalam membentuk beberapa KIH tersebut.

Adapun salah satu kawasan industri halal yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Kawasan industri lainnya adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

"Beberapa kebijakan lainnya untuk mendukung halal value chain juga dikembangkan," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Antara lain dengan penguatan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah atau halal melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kemudian, didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI) serta membuka partisipasi masyarakat luas secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Di samping itu, tantangan lainnya yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah digitalisasi dan sumber daya manusia (SDM).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.