Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Kompas.com - 08/03/2021, 20:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Kongres Luar Biasa (KLB) versi Deli Serdang, Sumatera Utara, dihadiri oleh 32 mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sudah dicopot dari jabatannya sebelum KLB berlangsung.

"Kenapa kami copot dari jabatannya? Karena mereka telah melanggar pakta integritas yang telah mereka buat sendiri tanpa paksaan, untuk setia dan tunduk serta patuh terhadap konstitusi Partai Demokrat dan kepemimpinan Partai Demokrat sesuai dengan hasil Kongres V 15 Maret 2020," kata AHY dalam konferensi pers bertajuk "Menguak Kebenaran: Testimoni Peserta KLB Abal-abal" yang disiarkan secara daring, Senin (8/3/2021).

Pada konferensi pers tersebut, AHY menjelaskan bahwa ada beberapa mantan Wakil Ketua DPC yang tetap diundang meski tak memiliki hak suara.

Baca juga: AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Padahal, jelasnya, hak suara KLB hanya dimiliki oleh Ketua DPC, dan bukan Wakil Ketua DPC.

"Tapi tetap diundang untuk mengikuti Kongres Luar Biasa tersebut. Menurut kesaksian, beberapa peserta KLB ilegal dan abal-abal tersebut yang benar-benar dihadiri di kongres itu adalah 32 mantan Ketua DPC yang sudah kami Plt, sebelum pelaksanaan kongres tersebut," jelasnya.

Dalam konferensi pers ini, AHY juga menayangkan sebuah video berisi testimoni dari seorang mantan Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu Gerald Piter Runtuthomas.

Berdasarkan tayangan tersebut, Gerald mengaku diajak oleh seseorang yang disebutnya Vecky Gandey untuk terlibat KLB.

Orang itu adalah koordinator KLB untuk wilayah Sulawesi Utara yang mana juga mantan kader Partai Demokrat.

Baca juga: Cerita Bupati Karawang Tolak Ajakan Ikut KLB, Cellica: DPC Demokrat se-Jabar Solid

Kesaksian Gerald, KLB itu memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat menggantikan AHY.

"Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya, melalui WhatsApp untuk mengikuti kongres. Dan disampaikan oleh Pak Vecky ikut Kongres Luar Biasa ini untuk memilih ketua umum yang baru yang langsung dikatakan adalah Pak Moeldoko. Bahwa kita adalah gerbong sekarang gerbong Pak Moeldoko," tutur dia.

Namun, tawaran tersebut awalnya ditolak oleh Gerald karena dirinya mengaku benar-benar mencintai Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

Selang beberapa waktu kemudian, Gerald mengaku dihubungi kembali oleh Vecky Gandey untuk kedua kalinya.

Baca juga: Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Saat itu, Gerald mengaku terlena dengan tawaran uang Rp 100 juta dari Vecky jika hadir dalam KLB yang akan menggantikan posisi AHY dari Ketum.

"Kalau saya tiba di lokasi, saya akan mendapatkan 25 persen dari Rp 100 juta, yaitu Rp 25 juta. Setelah sisa KLB saya akan mendapat sisanya yaitu Rp 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma mendapat uang Rp 5 juta," papar Gerald.

Diberitakan sebelumnya, kubu Demokrat kontra AHY menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Berdasarkan hasil putusan KLB, ditetapkan KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat sekaligus pimpinan sidang KLB Jhoni Allen Marbun, Jumat (5/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com