Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Kompas.com - 05/03/2021, 10:21 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, hingga saat ini tidak ada Kongres Luar Biasa di Partai Demokrat.

Oleh karena itu, Kamhar mengatakan apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat dan hendak menggelar KLB, dipastikan itu ilegal.

"Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).

Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa DPP Partai Demokrat hingga kini belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Klaim Gelar KLB Demokrat Hari Ini

Berpegang hal itu, Kamhar memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh sejumlah pihak untuk menggelar KLB adalah tindakan makar dan tak sesuai konstitusi Partai Demokrat.

"Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," jelasnya.

Lebih lanjut, Kamhar mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini tidak ada keadaan memaksa atau raison d'etre yang memadai untuk diselenggarakan KLB.

Sebaliknya, kata dia, kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian.

"Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit," klaim Kamhar.

Lebih jauh, ia memandang bahwa apa yang dilakukan sekelompok pihak untuk menggelar KLB merupakan murni praktek 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi.

Ia juga mengatakan, KLB tersebut mempertontonkan praktek arogansi kekuasaan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk memenuhi syahwat politik di 2024.

"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC," ungkap dia.

Kamhar melihat, Demokrat telah membaca bahwa gerakan itu dimotori oleh aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader.

Ia menduga, sekelompok orang itu tergiur kekuasaan dan rupiah.

"Jadi ini bukan hanya indikasi praktek kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi," ujarnya.

"Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras," sambung dia.

Baca juga: Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah mantan kader Demokrat akan menggelar KLB pada Jumat (5/3/2021) siang.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu mantan kader Demokrat Darmizal yang mengatakan, KLB akan dihadiri oleh 1.200 peserta.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
PN Jaksel Tolak Gugatan David Tobing Lawan Rocky Gerung Terkait Hinaan ke Jokowi

PN Jaksel Tolak Gugatan David Tobing Lawan Rocky Gerung Terkait Hinaan ke Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com