Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Wali Kota

Kompas.com - 02/03/2021, 10:49 WIB
Tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (23/2/2021). Ajay menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTersangka Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (23/2/2021). Ajay menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi, Senin (1/3/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, mereka diperiksa terkait dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020 yang menyeret nama Wali Kota nonaktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Baca juga: KPK Perpanjang Lagi Masa Penahanan Wali Kota Cimahi

"Kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak sebagai bentuk gratifikasi oleh tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna)," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Ali mengatakan, kedua saksi yang diperiksa tersebut yakni dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia bernama Fenky Hadiansyah dan dari PT Pola Mitra bernama Bambang.

Dalam kasus ini, Ajay diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) untuk mengurus izin pembangunan gedung.

Baca juga: KPK Panggil Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton untuk Kasus Suap Wali Kota Cimahi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris JI di Luwu Timur

Nasional
KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

KPK Telusuri Aset Pihak yang Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Wakil Ketua MPR: Lembaga Penting Mestinya Dapat Perhatian, Jangan Ada Suasana Kurang Dipentingkan

Nasional
Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Sekjen Gerindra soal Reshuffle Kabinet: Kami Percayakan pada Presiden

Nasional
Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Nasional
Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Nasional
Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Nasional
Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Nasional
Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Nasional
Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Nasional
Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.