Kompas.com - 24/02/2021, 22:11 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad foto bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu (24/2/2021). DOK. Arief/Man (dpr.go.id)Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad foto bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu (24/2/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini vaksin lokal masih dalam tahap pembahasan dan perlu kajian lebih lanjut.

"Baik Vaksin Nusantara maupun Merah Putih masih perlu pembahasan dan kajian lebih lanjut," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2/2021).

Ia menerangkan, saat ini, Vaksin Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan kajian, sedangkan Vaksin Merah Putih memiliki progress yang berbeda-beda di lembaga-lembaga penelitian.

Untuk Vaksin Merah putih, pengembangannya dilakukan Lembaga Eijkman dan PT Biofarma (Persero). Vaksin ini diharapkan rampung pada November 2022.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Pengembangan itu digagas oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Vaksin Nusantara dikembangkan oleh ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) dengan menggandeng PT Rama Emerald Multi Sukses yang bekerja sama dengan AVITA Biomedical Inc.

Lebih lanjut, Sufmi turut mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia.

Pengawasan itu, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 DPR Inspeksi Kantor BPOM, Pastikan Proses Pemantauan dan Pengujian Vaksin Covid-19

“Kami mengapresiasi BPOM atas kerja kerasnya dalam mengawasi izin edar vaksin yang diedarkan kepada masyarakat,” ucap Dasco.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco secara langsung usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X