Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/02/2021, 16:14 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, pihak protokoler kepresidenan harus dievaluasi menyusul adanya kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2/2021).

Saleh mengatakan, pihak protokol Istana Kepresidenan semestinya sudah mengetahui potensi timbulnya kerumunan warga dengan kehadiran Jokowi di Maumere.

"Mestinya sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau tidak diantisipasi, tentu ya kita perlu evaluasi dengan protokol itu," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Jokowi Disambut Kerumunan Saat ke Maumere, Epidemiolog: Harusnya Dihindari, NTT Berisiko Tinggi


Saleh pun menyayangkan adanya kerumunan warga yang menyambut kedatangan Jokowi. Terlebih, warga yang berkerumun tampak tidak memenuhi standar protokol kesehatan.

Saleh mengatakan, kerumunan itu menghadirkan bahaya bagi warga yang hadir, termasuk Jokowi.

Sementara, menurut Saleh, Jokowi tidak mungkin dapat menolak atau menghindari kerumunan warga yang ingin menyambutnya.

Apalagi, kata Saleh, banyak orang di Nusa Tenggara Timur yang mengidolakan sosok Jokowi.

"Jadi ketika Presiden turun ke daerah, ya pasti banyak orang yang datang. Kalau mereka datang tentu ya Presiden kan enggak mungkin bilang 'jangan datang ke tempat saya'," ujar Saleh.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Berkunjung, Benny K Harman Teringat Waktu Rizieq Shihab Pulang

Ketua Fraksi PAN itu menambahkan, kerumunan warga yang terjadi juga bisa berdampak buruk kepada Jokowi karena Jokowi dapat dinilai sebagai penyebab terjadinya kerumunan.

"Kalau sekarang mungkin ada kejadian seperti itu, ya pihak Istana harus mengevaluasi protokoler kepresidenan mengapa bisa begitu," ucap dia.

"Jadinya nanti seakan-akan orang menyalahkan presiden padahal menurut saya presiden tidak tahu menaju," kata Saleh.

Diberitakan sebelumnya, video kerumunan warga menyambut kedatangan Jokowi di Maumere untuk meresmikan Bendungan Napun Gete beredar di media sosial.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Sikka Berujung Kerumunan Warga, Berikut Fakta-faktanya

Dalam video itu, warga berkerumun menyambut kedatangan Presiden. Mereka bersorak, bertepuk tangan, melambaikan tangan, dan mengabadikan momen menggunakan ponsel.

Meski menggunakan masker, warga terlihat tak menerapkan jaga jarak. Melalui atap mobil yang terbuka, Jokowi tampak menyapa warga.

Jokowi mengenakan masker hitam dan melambaikan tangan ke masyarakat.

Kepala Negara sempat terlihat mengetuk-ngetukkan tangan ke masker yang ia kenakan, seakan mengingatkan tentang penggunaan masker. Ia lantas membagikan sejumlah suvenir ke warga dengan melemparnya dari atap mobil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Nasional
Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Nasional
Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Nasional
Resmikan 'Wind Tunnel' Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Resmikan "Wind Tunnel" Terjun Payung, Dankor Brimob Harap Nantinya Bisa Digunakan Taruna Akpol

Nasional
Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Pengakuan Ketua Komisi III Saat Mulai Ikuti Rapat Bahas Transaksi Rp 349 T: Asli, Saya Enggak Paham

Nasional
Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Soal Dugaan Pencucian Uang Impor Emas Rp 189 Triliun di Bea Cukai, PPATK Sebut Ada Perubahan Pola

Nasional
DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

DPR Lanjut Rapat dengan Mahfud Sampai Tengah Malam, Pacul: Ini Rapat Paling Luar Biasa!

Nasional
Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Dankor Brimob Resmikan Wind Tunnel dan Simulator Terjun Payung, Terbesar Se-Asia Tenggara

Nasional
Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Waspada Survei Abal-Abal, Masyarakat Diharapkan Perkuat Literasi Survei

Nasional
Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Beda dengan Sri Mulyani, Mahfud Sebut Transaksi Janggal yang Langsung Libatkan Pegawai Kemenkeu Rp 35 Triliun

Nasional
Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Kaget Mahfud Sampaikan Paparan dengan Tensi Tinggi, Anggota Komisi III: Maklum Jam Puasa

Nasional
Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Sri Mulyani dan Mahfud Beda Data soal Transaksi Janggal, Anggota DPR Usul Bikin Pansus

Nasional
Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Bawaslu Minta Ratusan Ribu Data Pemilih Penyandang Disabilitas Diperhatikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke