Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Kompas.com - 24/02/2021, 16:14 WIB
Tangkapan layar video kerumunan warga sambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, NTT, yang beredar di media sosial. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaTangkapan layar video kerumunan warga sambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, NTT, yang beredar di media sosial.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai, pihak protokoler kepresidenan harus dievaluasi menyusul adanya kerumunan warga saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2/2021).

Saleh mengatakan, pihak protokol Istana Kepresidenan semestinya sudah mengetahui potensi timbulnya kerumunan warga dengan kehadiran Jokowi di Maumere.

"Mestinya sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi kalau tidak diantisipasi, tentu ya kita perlu evaluasi dengan protokol itu," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Jokowi Disambut Kerumunan Saat ke Maumere, Epidemiolog: Harusnya Dihindari, NTT Berisiko Tinggi


Saleh pun menyayangkan adanya kerumunan warga yang menyambut kedatangan Jokowi. Terlebih, warga yang berkerumun tampak tidak memenuhi standar protokol kesehatan.

Saleh mengatakan, kerumunan itu menghadirkan bahaya bagi warga yang hadir, termasuk Jokowi.

Sementara, menurut Saleh, Jokowi tidak mungkin dapat menolak atau menghindari kerumunan warga yang ingin menyambutnya.

Apalagi, kata Saleh, banyak orang di Nusa Tenggara Timur yang mengidolakan sosok Jokowi.

"Jadi ketika Presiden turun ke daerah, ya pasti banyak orang yang datang. Kalau mereka datang tentu ya Presiden kan enggak mungkin bilang 'jangan datang ke tempat saya'," ujar Saleh.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Berkunjung, Benny K Harman Teringat Waktu Rizieq Shihab Pulang

Ketua Fraksi PAN itu menambahkan, kerumunan warga yang terjadi juga bisa berdampak buruk kepada Jokowi karena Jokowi dapat dinilai sebagai penyebab terjadinya kerumunan.

"Kalau sekarang mungkin ada kejadian seperti itu, ya pihak Istana harus mengevaluasi protokoler kepresidenan mengapa bisa begitu," ucap dia.

"Jadinya nanti seakan-akan orang menyalahkan presiden padahal menurut saya presiden tidak tahu menaju," kata Saleh.

Diberitakan sebelumnya, video kerumunan warga menyambut kedatangan Jokowi di Maumere untuk meresmikan Bendungan Napun Gete beredar di media sosial.

Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Sikka Berujung Kerumunan Warga, Berikut Fakta-faktanya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X