Kompas.com - 24/02/2021, 20:38 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat meresmikan Sentra Kreasi Atensi di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, rencana penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri Covid-19 jangan diartikan mengurangi jatah masyarakat.

Menurut Ma'ruf, vaksin mandiri justru merupakan salah satu upaya percepatan vaksinasi yang merupakan program pemerintah.

"Untuk lebih mempercepat (vaksinasi) sekarang sedang dibicarakan kemungkinan keikutsertaan masyarakat ikut melakukan penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri," ujar Ma'ruf dalam sebuah wawancara radio, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: KPCPEN: Merek Vaksin Mandiri Tidak Sama dengan Vaksin Gratis oleh Pemerintah

"Tapi jangan sampai ini diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak dikurangi (jatahnya)," lanjut Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun bahkan kurang.

Meskipun sebelumnya, vaksinasi tersebut ditargetkan pelaksanaannya selama 15 bulan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

"Memang untuk pertama kali masih lamban sekitar 80.000 sampai 90.00 per hari, target yang ingin dicapai, dikejar sesuai permintaan Presiden, itu satu juta satu hari sehingga akan ada percepatan terutama pada tahap kedua," kata dia.

Baca juga: Terkait Program Vaksin Mandiri, KADIN: Tidak Ada Niat Komersialisasi

Percepatan tersebut salah satunya adalah melalui rencana vaksin gotong royong atau vaksin mandiri.

Dengan begitu, ujar Ma'ruf, diharapkan target vaksinasi yang masih sedikit bisa lebih dipercepat pada bulan April mendatang



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X