Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Kompas.com - 24/02/2021, 22:11 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini vaksin lokal masih dalam tahap pembahasan dan perlu kajian lebih lanjut.

"Baik Vaksin Nusantara maupun Merah Putih masih perlu pembahasan dan kajian lebih lanjut," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2/2021).

Ia menerangkan, saat ini, Vaksin Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan kajian, sedangkan Vaksin Merah Putih memiliki progress yang berbeda-beda di lembaga-lembaga penelitian.

Untuk Vaksin Merah putih, pengembangannya dilakukan Lembaga Eijkman dan PT Biofarma (Persero). Vaksin ini diharapkan rampung pada November 2022.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Pengembangan itu digagas oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Vaksin Nusantara dikembangkan oleh ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) dengan menggandeng PT Rama Emerald Multi Sukses yang bekerja sama dengan AVITA Biomedical Inc.

Lebih lanjut, Sufmi turut mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia.

Pengawasan itu, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 DPR Inspeksi Kantor BPOM, Pastikan Proses Pemantauan dan Pengujian Vaksin Covid-19

“Kami mengapresiasi BPOM atas kerja kerasnya dalam mengawasi izin edar vaksin yang diedarkan kepada masyarakat,” ucap Dasco.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco secara langsung usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu.

Kunjungan itu diselenggarakan dalam rangka penyerapan informasi terkait proses uji coba Emergency Use Authorization (EUA) bagi beberapa vaksin produksi luar negeri.

Dasco yakin, ketepatan dan kecepatan BPOM dalam menguji kelayakan vaksin akan membantu Indonesia mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan

Keyakinan Dasco tersebut diungkapkan setelah menyaksikan presentasi dari BPOM. Dalam presentasi ini, BPOM telah menguji dua vaksin, yakni Coronavac dan Sinovac.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BPOM akan menguji kelayakan penggunaan vaksin Sinopharm hingga AstraZeneca.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap upaya kemandirian bangsa akan suplai vaksin dalam negeri.

“Anak bangsa kita sangat antusias mengembangkan penelitian untuk menangani pandemi Covid-19. Mulai inovasi GeNose hingga pengembangan Vaksin Nusantara dan Merah Putih,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

Putih memastikan, DPR RI akan turut serta mengawal pengembangan vaksin dalam negeri. Tidak lupa, ia mengapresiasi kinerja BPOM yang ikut mengawasi izin edar vaksin dan berperan sebagai lembaga pengawas vaksin.

Sekadar informasi, kunjungan DPR ke Kantor BPOM tersebut dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Anggota Komisi III DPR Habiburakhman, Bambang Haryadi, dan Sari Yulianti.

Selain itu, turut serta dalam rombongan, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com