Periksa 2 Saksi Suap di Kabupaten Cirebon, KPK Dalami Kontrak Fiktif dan Aliran Dana

Kompas.com - 18/02/2021, 07:38 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksaan dua orang saksi terkait kasus dugaan suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon, Rabu (17/2/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dua orang tersebut dipanggil sebagai saksi untuk tersangka General Manager Hyundai Engineering Construction Herry Jung.

"Para saksi didalami keterangannya terkait dugaan penyusunan kontrak fiktif dan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada SUN (Sunjaya Purwadisastra) selaku Bupati Cirebon untuk mempermudah pengurusan izin investasi di Kabupaten Cirebon," kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: KPK Tahan Tersangka Penyuap Mantan Bupati Cirebon

Ali mengatakan, KPK juga melakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.

Selain itu, menurut Ali, seharusnya ada satu saksi lagi yang diperiksa KPK yakni Corporate Affair Director PT Cirebon Power Teguh Haryono tetapi yang bersangkutan tidak hadir

“Tidak hadir dan dilakukan penjadwalan pemeriksaan kembali,” ucap Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kasus ini, Herry diduga telah menyuap mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Herry diduga menyuap Sunjaya dengan uang senilai Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

"Pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri) sehingga seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp 10 miliar," kata Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang, Jumat (15/11/2020).

Baca juga: KPK Panggil Tersangka Penyuap Mantan Bupati Cirebon

Atas perbuatannya, Herry disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.