Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Pastikan LPI Bertujuan Mencari Investasi, Bukan Pinjaman

Kompas.com - 16/02/2021, 21:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam praktiknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tidak meminjam uang dari pihak lain.

Menurut Sri Mulyani, LPI akan mengajak sejumlah pihak agar mau menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dalam hal ini, para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tetapi mereka bersama-sama melakukan investasi bersama kita," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers secara virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Ini Direksi dan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

"Ini adalah cara-cara agar bagaimana kita tidak tergantung pinjaman," tegasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut pemerintah memberikan suntikan modal awal kepada LPI.

Modal awal ini digunakan untuk operasional LPI. Menurut Sri Mulyani, modal awal penting dimiliki karena operasional LPI tidak bisa dilakukan secara abstrak.

"Tetapi sudah ada dalam bentuk modal tunai, share serta potensial proyek yang dapat dijadikan transaksi investasi

Senada dengan Sri Mulyani, Direktur LPI Ridha DM Wirakusumah mengatakan, yang dicari lembaga investasi adalah dana dalam bentuk modal dan bukan dari pinjaman.

LPI juga ingin dana yang nantinya masuk berasal dari sumber dengan mekanisme yang baik dan bersih.

"Yang ingin saya tekankan adalah yang kami cari adalah dana modal, bukan dana pinjaman. Dana yang kalau bisa tentunya berasal dari sumber-sumber dengan governance yang baik dan clean," ujar Ridha pada Selasa.

Kemudian, Ridha juga ingin semua dana yang dipercayakan kepada LPI dapat bertumbuh secara terus-menerus.

Dengan begitu, nantinya akan menjadi dana abadi yang bisa memakmurkan masyarakat.

Selain itu, LPI juga ingin menciptakan iklim investasi yang mendorong para investor bisa masuk ke indonesia dengan lebih aman dan lebih yakin. 

"Sehingga mereka bisa berpartisipasi untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Apakah dari size, potensi bisnis atau demografi," tambah Ridha.

Diberitakan, Presiden Joko Wododo mengumumkan susunan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPI atau yang juga disebut Indonesia Investment Authority (INA).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com