Jumlah Testing Covid-19 Turun, Epidemiolog: Janji Penguatan 3T Sebatas Wacana

Kompas.com - 16/02/2021, 21:24 WIB
Petugas kesehatan mengambil sampel lendir pada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat tes usap (swab test) COVID-19 di Puskesmas Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/1/2021). Pemkab Madiun memfasilitasi tes usap RT PCR bagi 16 orang ASN yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) yang digelar secara massal pada Senin (4/1) guna pencegahan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.

ANTARA FOTO/SISWOWIDODOPetugas kesehatan mengambil sampel lendir pada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat tes usap (swab test) COVID-19 di Puskesmas Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/1/2021). Pemkab Madiun memfasilitasi tes usap RT PCR bagi 16 orang ASN yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) yang digelar secara massal pada Senin (4/1) guna pencegahan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengaku prihatin pemeriksaan atau testing kasus Covid-19 di Tanah Air menurun beberapa hari terakhir.

Ia mempertanyakan upaya pemerintah yang akan memperkuat pelaksanaan 3T atau pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Saya prihatin, ternyata yang dijanjikan penguatan 3T baru sebatas wacana, ini sudah mau satu tahun loh Indonesia mengalami pandemi," kata Dicky saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Dukung Menkes Genjot Testing, Pimpinan Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik jika Kasus Aktif Meningkat

Dicky mengatakan, pengedalian pandemi Covid-19 di Indonesia belum bisa dikatakan baik, jika strategi yang bersifat fundamental seperti 3T masih belum optimal.

"Ini menandakan kita ini salah strategi atau tidak memahami strateginya? Ini pertanyaan saya. Karena sudah hampir satu tahun, belum ada perbaikan yang signifikan, kita lihat kasus kematian juga meningkat itu adalah tanda kegagalan kita dalam mendeteksi dini," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengingatkan, jika pemerintah tak kunjung memahami situasi pandemi Covid-19, akan berpotensi terjadinya lonjakan kasus yang sulit dikendalikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena ketidakpahaman menilai performa pandemi, jadi ini ibaratnya kita sedang menunggu bom waktu saja yang meledak," pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Juli 2020 lalu Presiden Joko Widodo menargetkan 30.000 tes per hari untuk melacak kasus Covid-19 di masyarakat.

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan meningkatkan tracing dan tracking dalam mengatasi kasus Covid-19.

Dia juga sudah mewanti-wanti peningkatan pemeriksaan ini akan turut mendorong peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, sama seperti yang terjadi di India.

Baca juga: Menkes: Strategi Pengetesan Covid-19, Pelacakan dan Perawatan Harus Diperbaiki

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X