Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Pastikan LPI Bertujuan Mencari Investasi, Bukan Pinjaman

Kompas.com - 16/02/2021, 21:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam praktiknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) tidak meminjam uang dari pihak lain.

Menurut Sri Mulyani, LPI akan mengajak sejumlah pihak agar mau menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dalam hal ini, para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tetapi mereka bersama-sama melakukan investasi bersama kita," ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers secara virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Ini Direksi dan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi

"Ini adalah cara-cara agar bagaimana kita tidak tergantung pinjaman," tegasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut pemerintah memberikan suntikan modal awal kepada LPI.

Modal awal ini digunakan untuk operasional LPI. Menurut Sri Mulyani, modal awal penting dimiliki karena operasional LPI tidak bisa dilakukan secara abstrak.

"Tetapi sudah ada dalam bentuk modal tunai, share serta potensial proyek yang dapat dijadikan transaksi investasi

Senada dengan Sri Mulyani, Direktur LPI Ridha DM Wirakusumah mengatakan, yang dicari lembaga investasi adalah dana dalam bentuk modal dan bukan dari pinjaman.

LPI juga ingin dana yang nantinya masuk berasal dari sumber dengan mekanisme yang baik dan bersih.

"Yang ingin saya tekankan adalah yang kami cari adalah dana modal, bukan dana pinjaman. Dana yang kalau bisa tentunya berasal dari sumber-sumber dengan governance yang baik dan clean," ujar Ridha pada Selasa.

Kemudian, Ridha juga ingin semua dana yang dipercayakan kepada LPI dapat bertumbuh secara terus-menerus.

Dengan begitu, nantinya akan menjadi dana abadi yang bisa memakmurkan masyarakat.

Selain itu, LPI juga ingin menciptakan iklim investasi yang mendorong para investor bisa masuk ke indonesia dengan lebih aman dan lebih yakin. 

"Sehingga mereka bisa berpartisipasi untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Apakah dari size, potensi bisnis atau demografi," tambah Ridha.

Diberitakan, Presiden Joko Wododo mengumumkan susunan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPI atau yang juga disebut Indonesia Investment Authority (INA).

Dalam pengumuman yang dibacakan di Istana Merdeka pada Selasa itu, Jokowi sekaligus memperkenalkan lima anggota Dewan Pengawas dan lima orang Dewan Direksi.

"INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi dan profesional," ujar Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Dirut Lembaga Pengelola Investasi: Kami Cari Dana Modal, Bukan Pinjaman

Menurut Jokowi, posisi INA sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, INA dapat meningkatkan aset negara sebagai alternatif pembiayaan negara.

"INA nantinya akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Dan menyediakan alternatif pembiayaan negara di pembangunan nasional berkelanjutan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com