Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Jokowi Segera Revisi Undang-Undang ITE

Kompas.com - 16/02/2021, 19:27 WIB
Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINAktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi jangan sampai hanya sekedar menjadi angin segar populisme semata, tetapi perlu segera direalisasikan.

"Pernyataan (Presiden) tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit,” kata Erasmus dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/2/2021).

Erasmus menjelaskan, revisi UU ITE harus menghapus pasal-pasal multitafsir yang berpotensi mengakibatkan kriminalisasi. Selain multitafsir, beberapa pasal dalam UU ITE juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Rumusan pasal-pasal dalam UU ITE yang sudah diatur dalam KUHP justru diatur secara buruk dan tidak jelas rumusannya, disertai dengan ancaman pidana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE,” tuturnya.

Baca juga: UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril

Erasmus memberikan contoh salah satu pasal yang sudah diatur dalam KUHP tapi terdapat juga pada UU ITE, yaitu pasal 27 Ayat 1 UU ITE tentang melanggar kesusilaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, pasal ini seharusnya dikembalikan pada tujuan awalnya yang sudah diatur dalam Pasal 281, dan Pasal 282 KUHP dan UU Pornografi yang menyebutkan bahwa sirkuslasi konten melanggar kesusilaan hanya dapat dipidana apabila dilakukan di ruang publik dan ditujukan untuk publik.

"Bukan justru diatur dengan konteks dan batasan yang tidak jelas. Selama ini Pasal 27 ayat 1 UU ITE justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, dan diterapkan berbasis diskriminasi gender,” papar Erasmus.

Erasmus memberi contoh lain, yakni pada pasal 28 Ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan penyebaran kebencian berbasis SARA. Menurut Erasmus, pasal ini sering digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden.

"Pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Pasal ini justru menyasar kelompok dan individu yang mengkritik institutsi dengan ekspresi yang sah,” sebut Erasmus.

Baca juga: Soal Revisi UU ITE, Waketum Demokrat: Jika Jokowi Serius, Wujudkan Segera

Berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Masyarakat Sipil diketahui sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, kasus-kasus dengan pasal 27, dan 29 UU ITE menunjukan tingkat penghukuman mencapai 96,8 persen atau sebanyak 744 perkara. Dari data tersebut jumlah pemenjaraan mencapai 88 persen atau sebanyak 676 perkara.

“Menurut laporan terakhir Safenet jurnalis, aktivis dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis,” pungkas Erasmus.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Kerugian Negara akibat Kasusnya yang Capai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

Nasional
Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Nasional
Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

Nasional
Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.