Soal Revisi UU ITE, Waketum Demokrat: Jika Jokowi Serius, Wujudkan Segera

Kompas.com - 16/02/2021, 16:13 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo serius dengan rencana merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Benny menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silakan wujudkan segera," kata Benny saat dihubungi, Selasa (16/2/2021).

Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.

Baca juga: Ketua Komisi I: Kami Sambut Baik Usulan Presiden Jokowi, Siap Bahas Kembali UU ITE

Ia mengatakan, saat ini rakyat takut mengkritik kebijakan pemerintah karena khawatir ditangkap dengan dasar UU ITE.

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, selain merevisi UU ITE, Presiden juga dapat memerintahkan Polri agar jangan menangkap para pengkritik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin bapak senang. Selain itu, bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE apabila implementasi UU tersebut tidak menjunjung prinsip keadilan.

Baca juga: Ketua Baleg: Terbuka Peluang Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU ITE.

Sebab, menurut dia, pasal-pasal ini menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Nasional
Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X