Kompas.com - 14/02/2021, 08:03 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tak kunjung disahkan hingga saat ini. Kondisi itu dikritik berbagai pihak.

Pada 14 Januari 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebenarnya telah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021 saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Adapun 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD RI.

Sesuai mekanisme di DPR, keputusan tersebut harus dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disetujui seluruh anggota DPR atau pengambilan Keputusan Tingkat II.

Namun, hingga Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 pada 10 Februari 2021, Prolegnas belum juga disahkan.

Baca juga: Pro Kontra RUU Pemilu Dinilai Terkait Strategi Parpol untuk 2024

Polemik RUU Pemilu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan, berdasarkan keputusan rapat di Badan Musyawarah (Bamus) pada 19 Januari 2021, Prolegnas direncanakan disahkan bersama dengan pemberian persetujuan terhadap Kapolri baru, yaitu 21 Januari 2021.

Kendati demikian, tak ada agenda membahas Prolegnas Prioritas dalam rapat paripurna pada 10 Februari 2021.

Willy menuturkan, salah satu alasan Prolegnas Prioritas belum disahkan karena adanya perbedaan pendapat dari berbagai fraksi terkait pembahasan sejumlah undang-undang.

Terutama, terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Prolegnas itu tidak disahkan karena apa? Karena memang beberapa fraksi menginginkan RUU Pemilu dicabut," ujar Willy saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/2/2021).

Baca juga: Menurut Perludem, Ini Dampak jika Pilkada dan Pemilu Nasional Digelar Serentak 2024

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Motif Pembunuhan Brigadir J Tak Diungkap, Pembuktian di Sidang Tetap Bisa Dilakukan

Nasional
Polisi Gali Alasan Irjen Ferdy Sambo Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J

Polisi Gali Alasan Irjen Ferdy Sambo Perintahkan Bharada E Tembak Brigadir J

Nasional
KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.