Kompas.com - 11/02/2021, 16:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan beberapa dampak yang timbul jika pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan dengan pemilu nasional pada 2024.

Dampak pertama yakni kompleksitas masalah pada Pemilu 2019 akan terulang kembali. Pada 2019 lalu, pemilu tingkat eksekutif dan legislatif dilakukan serentak.

Salah satu persoalan yang muncul terkait jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Jika tidak ada perubahan sistem pemilu pada 2024, maka pilpres, pileg dan pilkada akan digelar dalam satu hari.

"Mengapa? karena regulasinya pada level undang-undang tidak mengalami perubahan," kata Titi, dalam sebuah diskusi secara daring, Kamis (11/2/2021).

Dampak lainnya yakni penurunan tingkat identifikasi masyarakat terhadap partai politik. Hal ini terjadi intensitas interaksi antara pemilih dengan partai politik meningkat hanya pada agenda elektoral.

Pasalnya pilkada pada 2022 dan 2023 akan ditiadakan dan digelar serentak pada 2024.

Keserentakan ini, menurut Titi, juga akan berdampak pada melemahnya tingkat pastisipasi masyarakat dalam demokrasi.

"Serupa dengan Pilkada 2020, pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik," ujar Titi.

Baca juga: Demokrat Pertanyakan Kelanjutan Revisi UU Pemilu dalam Rapat Paripurna

Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan menjadi sandaran perubahan pengaturan pemilu. Titi mengatakan, kemungkinan itu akan terjadi jika revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Adapun, dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020, MK menegaskan konstitusionalitas pemilu serentak presiden, DPR, dan DPD.

Sementara, terkait keserentakannya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta DPRD provinsi/kabupaten, MK menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang untuk memutuskannya.

"Akhirnya semua berbondong-bondong ke MK untuk melakukan penyesuaian pengaturan," ungkapnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Akui Prolegnas Belum Ditetapkan karena Polemik Revisi UU Pemilu

Dampak lainnya, KPU perlu mengeluarkan terobosan dan inovasi terkait penyelengaraan pemilu serentak.

Kemudian, pemerintah akan sulit untuk memperbaiki jadwal pilkada selanjutnya.

"Pasca-pemilu 2024 akan sulit dilakukan, karena semua akhir masa jabatan itu di 2024," ucap Titi.

Wacana revisi UU Pemilu tengah bergulir di DPR. Salah satu poin perubahan dalam RUU Pemilu adalah normalisasi jadwal pilkada dari 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Jika pilkada tetap dilangsungkan pada 2024, maka daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis pada 2022 dan 2023 akan dipimpin oleh pelaksana tugas hingga 2024.

Sejauh ini hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung revisi UU Pemilu. Sedangkan fraksi lainnya menolak revisi dan meminta agar pilkada tetap digelar pada 2024.

Baca juga: Tolak Klaim Ketua Komisi II, PKS Ingin Pembahasan Revisi UU Pemilu Dilanjutkan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.