Kompas.com - 04/02/2021, 07:53 WIB
Mantan Ketua DPR Marzuki Alie usai diperiksa KPK di Jakarta, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/IHSANUDDINMantan Ketua DPR Marzuki Alie usai diperiksa KPK di Jakarta, Senin (8/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat aplikasi WhatsApp, setelah dituding terlibat upaya kudeta di partai tersebut.

Namun, menurut Marzuki, pesan singkat yang ia kirimkan itu belum mendapat balasan dari SBY.

"Sampai hari ini belum (dibalas) dan saya akan melakukan langkah-langkah berikutnya karena menyangkut nama baik saya," ungkap Marzuki dalam tayangan di KompasTV, Rabu (3/2/2021) malam.

Baca juga: Marzuki Alie Tepis Isu Bakal Jadi Sekjen jika Moeldoko Pimpin Partai Demokrat

Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan kepada kader di ruang publik adalah hal yang tidak etis.

Upaya kudeta itu awalnya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sendiri. Namun, AHY tidak menyebutkan nama-nama pihak yang diduga terlibat secara gamblang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nama-nama pihak yang diduga terlibat diungkapkan oleh sejumlah politisi Partai Demokrat secara terpisah.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Marzuki menilai, pihak-pihak yang sudah menyebutkan nama seseorang perlu membuktikannya lebih lanjut.

Ia pun berencana menempuh jalur hukum setelah namanya ikut disebut.

"Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan,” ujarnya.

"Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu,” sambung dia.

Baca juga: Dituding Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Berencana Tempuh Jalur Hukum

Sebelumnya, beredar isu adanya upaya kudeta di Partai Demokrat. Gerakan itu bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Isu itu kemudian menyeret sejumlah nama yang diduga menjadi aktor dibaliknya.

Selain Marzuki, nama lainnya yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

AHY pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.