Dituding Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Berencana Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 04/02/2021, 04:57 WIB
Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Peserta Konvensi Partai Demokrat yang juga Ketua DPR RI, Marzuki Alie, usai memaparkan visi dan misinya dalam Konvensi Demokrat Tahap II di Jakarta, Kamis (9/1/2014). Peserta konvensi lain yang juga menyampaikan pidato politiknya pada hari ini yaitu Dino Patti Djalal dan Anies Baswedan. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie berencana menempuh jalur hukum setelah dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan,” ucap Marzuki dalam tayangan di KompasTV, Rabu (3/2/2021).

Adapun upaya kudeta tersebut awalnya diungkapkan oleh AHY. Namun, AHY tidak menyebut nama-nama orang yang diduga ingin mengambil alih paksa kepemimpinan di Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Tak Terima Dituding Lengserkan AHY, Marzuki Alie Hubungi Langsung SBY

Marzuki menilai, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap kader di ruang publik adalah hal yang tidak baik.

Nama-nama pihak yang diduga terlibat upaya kudeta itu kemudian diungkapkan secara terpisah oleh sejumlah politisi Partai Demokrat.

Menurut Marzuki, pihak-pihak yang menyebut nama orang tersebut sudah dikategorikan sebagai tuduhan sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan,” ujarnya.

Baca juga: Profil Marzuki Alie, Eks Ketua DPR yang Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat

“Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu,” sambung dia.

Setelah namanya terseret dalam pusaran isu kudeta di Partai Demokrat, Marzuki pun mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat WhatsApp.

Namun, hingga saat ini, Marzuki mengaku pesan singkatnya belum dibalas oleh SBY.

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

Diketahui, upaya kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menyeret sejumlah nama sebagai aktor di baliknya.

Selain Marzuki, nama orang lainnya yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X