Kirim Pesan Singkat ke SBY Terkait Tudingan Kudeta, Marzuki Alie: Belum Dibalas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat aplikasi WhatsApp, setelah dituding terlibat upaya kudeta di partai tersebut.

Namun, menurut Marzuki, pesan singkat yang ia kirimkan itu belum mendapat balasan dari SBY.

"Sampai hari ini belum (dibalas) dan saya akan melakukan langkah-langkah berikutnya karena menyangkut nama baik saya," ungkap Marzuki dalam tayangan di KompasTV, Rabu (3/2/2021) malam.

Menurutnya, tuduhan yang dilontarkan kepada kader di ruang publik adalah hal yang tidak etis.

Upaya kudeta itu awalnya diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sendiri. Namun, AHY tidak menyebutkan nama-nama pihak yang diduga terlibat secara gamblang.

Nama-nama pihak yang diduga terlibat diungkapkan oleh sejumlah politisi Partai Demokrat secara terpisah.

Marzuki menilai, pihak-pihak yang sudah menyebutkan nama seseorang perlu membuktikannya lebih lanjut.

Ia pun berencana menempuh jalur hukum setelah namanya ikut disebut.

"Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan,” ujarnya.

"Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu,” sambung dia.

Sebelumnya, beredar isu adanya upaya kudeta di Partai Demokrat. Gerakan itu bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Isu itu kemudian menyeret sejumlah nama yang diduga menjadi aktor dibaliknya.

Selain Marzuki, nama lainnya yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

AHY pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.