Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

"Itu pun dari izin tersebut, hampir 590.000 hektar sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun 2011-2014. Jadi sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 610.000 hektar lebih atau 5,4 persen izin HTI yang diberikan sampai dengan Desember 2020," jelas dia.

Baca juga: Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Selain itu, ia menambahkan bahwa hutan alam atau HPH tercatat izin seluas 18,7 juta hektar yang diberikan sampai Desember 2020.

Selama 2015-2020, kata dia, era pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan izin seluas 291.000 hektar atau setara dengan di bawah 1,6 persen dari luas total yang diberikan.

"Artinya lebih dari 98 persen izin HPH sudah ada di era sebelum Presiden Jokowi," tambah Nunu.

Nunu menuturkan, seluruh IPPKH yang diterbitkan KLHK juga telah sesuai ketentuan teknis dan hukum.

Selain itu juga dilengkapi dengan izin Sektor (IUP/KK/PKP2B/IUPTL), Dokumen Lingkungan atau Amdal/UKL-UPL, dan rekomendasi Gubernur.

Baca juga: Wilayahnya Rawan Banjir Bandang dan Tanah Longsor, Gubernur Sumsel Perketat Izin Tambang

Sebelumnya, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah merespons klaim Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mengobral izin baru untuk membuka tambang dan perkebunan sawit.

Merah menyanggah klaim Moeldoko tersebut dengan memaparkan data yang diolah dari Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Faktanya, data tersebut menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga 2020 terdapat total 592 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Baca juga: Izin Tambang Batu Bara Mengitari Lokasi Ibu Kota Negara

"Atau 241.613,25 hektar luas IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri LHK untuk digunakan bagi kepentingan non kehutanan termasuk sawit dan pertambangan," kata Merah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Berdasarkan data itu, dia berpendapat bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi, izin baru untuk tambang dan sawit masih ada.

Bahkan, kata Merah, jumlah dan luas IPPKH meningkat drastis dari rezim pemerintahan sebelumnya.

Namun, Merah tak memberi data detailnya berapa IPPKH pada rezim pemerintahan sebelum Jokowi.