Potensi Persoalan Vaksinasi Covid-19, KPK: Dari Benturan Kepentingan hingga Distribusi

Kompas.com - 14/01/2021, 18:42 WIB
Vaksin Covid-19 yang diberikan untuk tenaga kesehatan di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Kamis (14/1/2021). KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOVaksin Covid-19 yang diberikan untuk tenaga kesehatan di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) Rumah Sakit Suyoto, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada Kamis (14/1/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Lili Pintauli Siregar membeberkan sejumlah potensi permasalahan yang dapat muncul dalam program vaksinasi Covid-19.

Salah satu potensi masalah yang diidentifikasi KPK adalah benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19.

"Penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai harga yang ada di pasaran," kata Lili dalam sebuah webinar, Kamis (14/1/2021).

Lili menuturkan, kegiatan vaksinasi tentu memerlukan alat pendukung seperti alat suntik, tisu hingga biaya untuk membayar petugas yang juga akan memakan biaya.

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Lili mengingatkan, penunjukkan alat pendukung tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Ini kita harus lakukan dgn ketat agar tidak terjadi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kelompok salah satu penyelenggara daerah tersebut," ujar Lili.

Benturan kepentingan itu juga dikhawatirkan dapat terjadi di badan usaha yang melaksanakan vaksinasi Covid-19.

"Antarbadan usaha itu punya benturan kepentingan jika ternyata memang tidak tahu batasannya. Ini mana menjadi layanan publik, mana menjadi nilai bisnis," ujar Lili.

Sementara itu, dari sisi teknis, Lili menyoroti proses distribusi vaksinasi Covid-19 ke daerah-daerah, terutama daerah pelosok.

Menurut Lili, hal itu dapat menjadi soal karena vaksin Covid-19 harus selalu disimpan dalam keadaan dingin.

Baca juga: Dinkes DKI Terima 120.040 Dosis Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Tahap Pertama

"Seperti apa mendistribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya, tapi juga belum semua punya sarana dan prasana yang baik," kata Lili.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai pada Rabu (13/1/2021), di mana Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin.

Selanjutnya vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik sebelum menyasar masyarakat umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X