Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kompas.com - 14/01/2021, 17:24 WIB
Raffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021). TANGKAP LAYAR KOMPAS TVRaffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan satu catatan terkait pelaksanaan vaksinasi perdana pada Rabu (13/1/2021).

Satu catatan tersebut mengenai pemilihan influencer, selebritas atau tokoh publik yang digunakan untuk kampanye vaksinasi.

Menurut dia, pemilihan para tokoh tersebut seharusnya menggunakan data ilmiah yang melibatkan para ahli pandemi.

Baca juga: Berkumpul Tanpa Masker Usai Vaksinasi Covid-19, Raffi Ahmad Minta Maaf ke Jokowi

"Jadi pemilihan orang yang menjadi simbol kampanye itu ya harus didasarkan pada data ilmiah dan empiris untuk dalam kaitan wabah. Kalau tidak, ya kacau," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Ia berpendapat, apabila kriteria pemilihan influencer atau tokoh tersebut tidak berdasarkan data ilmiah, maka akan menimbulkan dampak kontradiktif.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada data riset untuk memilih influencer yang digunakan dalam kampanye vaksin.

Dicky menyebutkan, tempat di mana ia tinggal saat ini yaitu Australia telah melakukannya.

"Riset itu menyimpulkan hanya ada dua untuk kaitan vaksin Covid-19 saat ini. Hanya dua public figure yang bisa jadi semacam public campaign untuk kaitannya dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Usai Vaksin Covid-19, Dokter Tirta: Para Nakes Kecewa

Adapun dua tokoh tersebut di antaranya adalah tokoh politik atau politisi, dan tokoh kesehatan.

Tokoh politik yang dimaksud, kata dia, bisa berasal dari figur seperti presiden, menteri, pejabat, kepala daerah, dan politisi.

"Kedua adalah tokoh kesehatan. Tokoh ini bisa juga di level sederhana sekalipun. Katakanlah dokter puskesmas. Masyarakat kan pasti akan melihat, oh pak dokter sudah divaksin, tidak apa-apa," ujar Dicky.

Jika skala nasional, maka pemerintah bisa merujuk pada dokter-dokter atau tokoh kesehatan yang kerap diliput media, atau hingga memiliki keterkenalan di masyarakat.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Setelah Divaksin, Dokter Tirta: Harusnya Minimalisir Kegiatan

Oleh karena itu, dia menilai jika pemilihan influencer dari selebritis atau artis dirasa tidak memenuhi kriteria ilmiah dalam kampanye vaksinasi.

"Ini yang harus dijadikan perbaikan, di luar upaya yang bagus dari divaksinnya Presiden dan pejabat. Tapi saya beri catatan masalah selebritas ini yang harus dikaji dampaknya. Dan jelas sejauh ini tidak ada rujukan, ini bisa kontraproduktif," ucap Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X