Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kompas.com - 14/01/2021, 17:24 WIB
Raffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021). TANGKAP LAYAR KOMPAS TVRaffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan satu catatan terkait pelaksanaan vaksinasi perdana pada Rabu (13/1/2021).

Satu catatan tersebut mengenai pemilihan influencer, selebritas atau tokoh publik yang digunakan untuk kampanye vaksinasi.

Menurut dia, pemilihan para tokoh tersebut seharusnya menggunakan data ilmiah yang melibatkan para ahli pandemi.

Baca juga: Berkumpul Tanpa Masker Usai Vaksinasi Covid-19, Raffi Ahmad Minta Maaf ke Jokowi

"Jadi pemilihan orang yang menjadi simbol kampanye itu ya harus didasarkan pada data ilmiah dan empiris untuk dalam kaitan wabah. Kalau tidak, ya kacau," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Ia berpendapat, apabila kriteria pemilihan influencer atau tokoh tersebut tidak berdasarkan data ilmiah, maka akan menimbulkan dampak kontradiktif.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada data riset untuk memilih influencer yang digunakan dalam kampanye vaksin.

Dicky menyebutkan, tempat di mana ia tinggal saat ini yaitu Australia telah melakukannya.

"Riset itu menyimpulkan hanya ada dua untuk kaitan vaksin Covid-19 saat ini. Hanya dua public figure yang bisa jadi semacam public campaign untuk kaitannya dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Usai Vaksin Covid-19, Dokter Tirta: Para Nakes Kecewa

Adapun dua tokoh tersebut di antaranya adalah tokoh politik atau politisi, dan tokoh kesehatan.

Tokoh politik yang dimaksud, kata dia, bisa berasal dari figur seperti presiden, menteri, pejabat, kepala daerah, dan politisi.

"Kedua adalah tokoh kesehatan. Tokoh ini bisa juga di level sederhana sekalipun. Katakanlah dokter puskesmas. Masyarakat kan pasti akan melihat, oh pak dokter sudah divaksin, tidak apa-apa," ujar Dicky.

Jika skala nasional, maka pemerintah bisa merujuk pada dokter-dokter atau tokoh kesehatan yang kerap diliput media, atau hingga memiliki keterkenalan di masyarakat.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Setelah Divaksin, Dokter Tirta: Harusnya Minimalisir Kegiatan

Oleh karena itu, dia menilai jika pemilihan influencer dari selebritis atau artis dirasa tidak memenuhi kriteria ilmiah dalam kampanye vaksinasi.

"Ini yang harus dijadikan perbaikan, di luar upaya yang bagus dari divaksinnya Presiden dan pejabat. Tapi saya beri catatan masalah selebritas ini yang harus dikaji dampaknya. Dan jelas sejauh ini tidak ada rujukan, ini bisa kontraproduktif," ucap Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X