Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: RI Terus Perjuangkan Isu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Kompas.com - 04/01/2021, 19:49 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan terus menjadi isu yang diarusutamakan pemerintah dalam praktik politik luar negeri Indonesia.

Menurut Retno, meski kesempatan perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang kini kian luas, tetapi masih ada diskriminasi yang harus dihadapi perempuan.

"Di semua diskusi internasional, kita letakkan isu perlindungan terhadap perempuan dan pemberdayaan perempuan secara bersama," kata Retno dalam webinar 'Perempuan Berdaya Indonesia Maju' yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Parpol Berperan Putus Rantai Kekerasan Perempuan dan Anak

Salah satu upaya yang dilakukan Kemenlu yaitu menginisiasi gerakan pemberdayaan perempuan dalam isu perdamaian. Menurut Retno, partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dunia masih relatif rendah.

Jumlah perempuan Indonesia yang berperan dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri hanya sekitar 5 persen atau 163 dari 2.228 orang.

Akhirnya, Indonesia menginisasi lahirnya Resolusi 2538 (2020) mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Resolusi ini memiliki makna yang sangat penting, karena akan mendorong terciptanya kondisi kondusif bagi perempuan dalam misi PBB dan menunjukkan keberpihakan kita untuk meningkatkan jumlah penjaga perdamaian perempuan di misi-misi PBB," ujar Retno.

Selain itu, Indonesia juga membentuk jaringan atau network perempuan penjaga pemelihara perdamaian.

Retno mengatakan jaringan ini merupakan wadah bagi para perempuan berbagi pengalaman, sekaligus mendorong lebih banyak negosiator perempuan yang terlibat dalam proses perdamaian.

"Di Afghanistan kita membentuk Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network pada 1 Maret 2020," kata dia.

"Di ASEAN, Indonesia menginisiasi dibentuknya Southeast Asian Network of Women Peace Negosiators and Mediators," tambah Retno.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional Targetkan Peran Perempuan

Ia pun mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak akibat konflik yang terjadi di dunia.

Apalagi, masa pandemi ini berpotensi menimbulkan kerentanan baru terhadap terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

"Tantangan ini menyebabkan tantangan lebih besar terhadap perempuan, tak hanya di Indonesia juga dunia," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com